Munas X Partai Golkar 2019 sudah di depan mata. Seluruh Kader Golkar, termasuk SOKSI sebagai salah satu Ormas Pendiri Partai Golkar mendorong Munas Partai Golkar berjalan baik, tertib dan demokratis sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
Partai Golkar adalah Partai kader, dipercaya publik sebagai partai modern yang tidak mengkultuskan satu individu tertentu dan tidak menganut saham tunggal.
Karenanya, Kontestasi calon-calon Ketua Umum dalam Munas adalah keniscayaan. Hal itu pula yang selama ini menjadi kekuatan Partai Golkar, dimana prinsip berbeda tapi tetap satu jua, berbagai unsur kekuatan bersatu dalam satu rumah, sebagaimana semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika.
SOKSI percaya dan meyakini bahwa Partai Golkar mampu berdiri diatas kaki sendiri. Sebagaimana amanah UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menjamin eksistensi, peran dan fungsi Partai Politik dalam penguatan sistem presidensial dengan tetap menjunjung tinggi Hak dan kedaulatan Partai Politik.
Persaingan dalam suksesi kepemimpinan adalah hal yang wajar. SOKSI justru ikut mendorong proses demokratisasi Parpol yang sehat, dengan mengedepankan cara-cara nirkekerasan, seperti meminimalisir kekerasan struktural, intimidasi ataupun pembiaran oligarki yang berpotensi merusak tatanan dan sistem perpolitikan dalam skala luas.
Kontestasi calon Ketua Umum Partai Golkar ini merupakan domain internal Partai Golkar. Persaingan sesama kader dalam koridor aturan dan sistem justru akan menjadikan Partai ini semakin tangguh, modern, semakin sehat dan dewasa, yang pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat dan bangsa ini jika Partai Golkar sebagai Partai besar semakin kuat dan matang dalam usia, pengalaman dan kontribusi terhadap negeri ini yang tidak bisa dibilang sedikit.
Selain itu, terkait keabsahan SOKSI dan Hak Suara dalam MUNAS Partai Golkar, sesuai keputusan DPP Partai GOLKAR pada Munaslub 2017 yang lalu ada pada Ormas SOKSI di bawah kepemimpinan Ade Komarudin.
SOKSI meminta Ormas Pendiri Partai Golkar lainnya dan DPP Partai Golkar untuk menghormati dan mematuhi keputusan tersebut. Sekaligus meminta agar seluruh pihak dan Ormas Pendiri Partai Golkar lainnya menghormati serta menghargai sikap politik SOKSI yang diputuskan dalam Rapimnas SOKSI tanggal 28 Juli 2019 yang mendukung dan mengusung Kader SOKSI, Bambang Soesatyo, untuk ikut kontestasi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas X Partai Golkar Tahun 2019. SOKSI pun tidak ikut campur dan menghargai keputusan politik Ormas Pendiri Partai Golkar lain.
Sekaligus dalam kesempatan ini, Perlu kami ingatkan, bahwa Undang-Undang No 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara, Pasal 23 Ayat c, menyatakan dengan jelas bahwa Menteri dilarang rangkap jabatan sebagai Pimpinan Organisasi yang dibiayai APBN. Lebih lanjut Pasal 24 Ayat 2 (d) menegaskan bahwa Menteri diberhentikan Presiden karena melanggar ketentuan rangkap jabatan sesuai pasal 23.
Partai Golkar adalah aset bangsa yang memiliki jati diri, wajib hukumnya para kader di seluruh penjuru nusantara untuk menjaga kedaulatan Partai, serta patuh pada sistem dan aturan yang berlaku. Munas adalah bentuk kongkrit kader Golkar menunjukan pada publik bahwa Partai Golkar eksis dan bertumbuh besar karena berpegang pada aturan sistem dan mekanisme yang berlaku, serta kepiawaian dan soliditas para kader dalam menjaga dan mewujudkan prinsip demokrasi yang sehat dan bermartabat menuju Indonesia Maju.
Bobby Suhardiman, Plt. Ketua Umum Depinas SOKSI
