Harga beras terus merangkak naik sepanjang 2025, bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan ini terjadi di tengah klaim produksi beras yang melimpah. Namun, menurut pengamat pertanian Khudori, fenomena ini bukanlah anomali, melainkan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang tumpang tindih dan gagal mengatur pasar.
“Saya melihatnya tidak ada anomali. Sebetulnya sangat jelas penyebabnya. Apa yang terjadi hari ini adalah dampak dari kebijakan perberasan yang dibuat pemerintah sejak Januari lalu. Kebijakannya buruk,” ujar Khudori dalam diskusi yang diselenggarakan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) melalui Zoom Meeting, Senin, 14 Juli 2025.
Ia merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No 2/2025 yang menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram. Namun, penyesuaian ini menurutnya tidak diikuti kenaikan HET untuk beras medium dan premium, sehingga mendorong harga beras di pasar terus naik.
Khudori, yang juga pengurus pusat Perhepi, menyoroti Instruksi Presiden No 6/2025 yang mewajibkan Bulog dan pihak swasta membeli beras dari petani tanpa mempertimbangkan mutu. Akibatnya, banyak petani melakukan panen dini dan menjual gabah berkualitas rendah dengan kadar air tinggi. “Terus terang, petani sangat diuntungkan dengan kewajiban ini. Tapi, ini kebijakan yang tidak mendidik. Kebijakan yang membuka perilaku culas, moral hazard,” ujar dia. Hal itu menurutnya sangat terasa di awal-awal penyerapan pada periode Februari-Maret tahun ini.
Di sisi lain, pemerintah juga menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejak Februari 2025. Padahal, kebijakan ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas ketahanan pangan bersama Presiden pada November 2024. Dampaknya, pasar kehilangan suplai beras dari pemerintah, sementara surplus produksi justru diserap Bulog tanpa segera disalurkan kembali.
Menurutnya, lonjakan harga beras terjadi karena sebagian besar surplus produksi ditampung Bulog tanpa segera dilepas ke pasar, sementara pelaku swasta hanya memperoleh stok dalam jumlah terbatas. Akibatnya, meski stok nasional mencetak rekor tertinggi, harga beras justru terus menanjak melampaui HET. Ia menekankan, tugas pemerintah bukan sekadar menjaga ketersediaan, tetapi juga memastikan harga tetap terkendali.
Kondisi ini membuat ratusan ribu penggilingan dan pedagang beras swasta semakin terjepit. Dari total produksi beras sebesar 18,76 juta ton pada Januari-Juni 2025, mereka hanya menguasai sekitar 600 ribu ton. “Kalau mereka menambah stok dengan membeli gabah dengan harga Rp 7.000–8.000, itu pasti melampaui HET. Kalau menjual di atas HET, digaruk oleh Satgas Pangan. Kalau menjual sesuai HET, berpotensi rugi,” tambahnya.
Menurut Khudori, pasokan dari pedagang swasta yang menurun drastis turut berdampak ke pasar. Jika sebelumnya pasokan berjalan normal, kini hanya tersisa sepertiga dari kondisi ideal. “Data BPS awal tahun ini menunjukkan bahwa beras sudah menjadi penyumbang inflasi.”.(Sumber)
