Rencana Presiden Prabowo Subianto menampung 2.000 warga Palestina dari Jalur Gaza di Pulau Galang menuai kritik keras. Amnesty International menilai kebijakan ini justru berpotensi mendukung skenario Israel dan Presiden AS Donald Trump yang ingin merelokasi warga Gaza dari tanah air mereka sendiri.
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, meskipun niatnya atas dasar kemanusiaan, rencana tersebut jika tidak hati-hati bisa jadi ‘sejalan dengan skenario besar Israel dan pemerintahan Trump Amerika Serikat yang ingin mengosongkan Jalur Gaza’. Skenario ini, katanya, bertujuan memindahkan 2 juta warga Gaza ke luar negeri.
Wirya mengingatkan, pemindahan warga Palestina dari wilayah pendudukan di luar kehendak mereka dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. “Indonesia harus berhati-hati. Rencana itu seolah ingin mendukung pendudukan ilegal Israel di Gaza,” tegas Wirya.
Lebih lanjut, Wirya mempertanyakan urgensi langkah ini. Ia berpendapat Indonesia seharusnya fokus menolak segala upaya yang memaksa warga Gaza meninggalkan rumah mereka. Sebaliknya, Indonesia harusnya gigih memperjuangkan penghentian genosida dan apartheid Israel, mendorong gencatan senjata permanen, dan memastikan jalur bantuan kemanusiaan tetap terbuka.
Wirya juga menyoroti potensi warga Gaza yang direlokasi ke Indonesia tidak bisa kembali ke tanah air mereka, membuat situasi menjadi berlarut-larut. Ia juga menyinggung hak dasar 12.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang sampai saat ini belum terpenuhi.
Keraguan di Balik Bantuan Kemanusiaa
Rencana penampungan warga Gaza kembali mencuat setelah Kantor Komunikasi Kepresidenan (CPO) mengumumkan Prabowo telah menginstruksikan pemerintah untuk menampung 2.000 warga Gaza di Pulau Galang.
Pengumuman ini datang setelah berhembusnya kembali wacana yang pertama kali digaungkan Trump pada Januari lalu. Saat itu, Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu negara yang mungkin menampung warga Gaza. Namun, kala itu Indonesia membantah keras.
Anehnya, wacana ini kembali muncul setelah negosiasi dagang Indonesia dan AS selesai. “Apakah itu merupakan bagian dari kesepakatan dengan pemerintahan Donald Trump yang memang pada Februari lalu mengutarakan keinginan Amerika Serikat untuk mengambil alih Jalur Gaza dan menyarankan agar dua juta warga Gaza direlokasi ke beberapa negara tetangga?” ucap Wirya.
Selain menampung, pemerintah juga berencana mengirim bantuan kemanusiaan via udara. Metode ini pun tak luput dari kritik. Sejumlah pegiat HAM dan relawan menilai cara ini tidak efektif dan bahkan membahayakan nyawa warga Gaza, mengingat beberapa insiden jatuhnya bantuan yang malah menewaskan warga.(Sumber)
