Aktivis media sosial Ferry Koto mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai upah mengupas bawang yang disebut mencapai Rp700 ribu per kilogram.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara kenegaraan Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI. Menurut Ferry, angka tersebut sulit diterima secara nalar jika dibandingkan dengan kondisi harga dan upah yang berlaku di tengah masyarakat.
“Bayangkan, diucapkan kepala negara di dalam acara resmi kenegaraan, Sidang Tahunan di MPR/DPR/DPD, hal yang secara nalar saja tidak mungkin, jika mengetahui harga bawang per kilogram,” kata Ferry Koto, Sabtu (15/8/2026).
Ferry menilai, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai benar atau salahnya angka yang disebutkan, tetapi menyangkut kemampuan memperoleh dan mengolah informasi sederhana sebelum disampaikan kepada publik.
“Untuk data dan menalar sesederhana ini, Pak Prabowo tidak mampu. Bisa kita pahami sekarang kenapa hampir semua yang diucapkan tidak sesuai dengan realitas sehari-hari yang dialami rakyat dan terjadi di pemerintahan,” ujarnya.
Ia mengaku prihatin karena pernyataan mengenai hal sederhana seperti harga atau upah pengolahan bawang justru muncul dalam forum kenegaraan yang sangat penting.
“Amsiong benar ini. Padahal Presiden jago bahasa asing. Informasi sederhana saja, harga bawang, tapi tidak punya beliau instrumen di pikiran untuk mencegah mengucapkan hal yang keliru dan salah,” ujar Ferry.
Menurut Ferry, pernyataan pejabat negara, terutama presiden, semestinya didasarkan pada data yang akurat. Sebab, setiap pernyataan Presiden dapat menjadi perhatian publik dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi maupun kehidupan rakyat.
“Prihatin saya,” pungkas Ferry.
Kritik tersebut menjadi sorotan karena disampaikan terhadap pernyataan Presiden dalam forum resmi kenegaraan, sehingga publik kembali mempertanyakan akurasi data dan informasi yang digunakan pemerintah ketika menyampaikan kondisi ekonomi masyarakat.
