Pengamat politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, melontarkan kritik keras kepada Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Habiburokhman. Menurutnya, pernyataan Habiburokhman yang menilai isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai hal kecil dan “enggak ngaruh” menunjukkan kualitas rendah seorang wakil rakyat.
“Ini mungkin model politisi busuk,” kata Rizal Fadillah dalam keterangannya kepada Radar Aktual, Kamis (28/8/2025).
Habiburokhman sebelumnya menyampaikan bahwa persoalan ijazah Jokowi sudah tidak relevan lagi dipermasalahkan. Ia menilai yang perlu diperhatikan adalah prestasi Jokowi selama 10 tahun menjabat serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Rizal menilai pernyataan itu ngawur. Ia membeberkan tiga alasan mengapa ucapan Habiburokhman disebut tidak bermutu.
Pertama, menurutnya, ijazah bagi presiden atau mantan presiden adalah hal fundamental, bukan remeh. “Kalau ternyata ijazah palsu, itu adalah kebohongan besar terhadap rakyat. Segala kebijakan menjadi cacat,” tegas Rizal.
Kedua, Rizal menilai Habiburokhman keliru memahami konsep menghargai presiden. “Kalau seorang presiden pemalsu dokumen, koruptor, atau pelanggar HAM, patutkah dihargai? Bahkan bisa dijatuhi sanksi berat,” ujarnya.
Ketiga, ia menyoroti perbandingan yang dibuat Habiburokhman antara isu ijazah dan program Makan Bergizi Gratis. Rizal menyebut perbandingan itu sangat naif. “MBG bisa saja jadi program pencitraan. Ijazah palsu itu racun bagi segala makanan, baik bergizi maupun tidak,” sindirnya.
Lebih jauh, Rizal menyebut kekecewaan publik terhadap DPR semakin membesar, tercermin dari seruan bubarkan DPR yang belakangan muncul di ruang publik. Menurutnya, meski inkonstitusional, seruan itu lahir dari ketidakpercayaan rakyat terhadap wakilnya di Senayan.
“Berpendapatan besar, kerja santai, hidup mewah, korup, kolusif, nepotis, membeli gelar, hingga hanya jadi tukang stempel. Itulah citra DPR hari ini,” kritiknya.
Rizal pun menyinggung gaya hidup hedonis sebagian anggota dewan yang jauh dari penderitaan rakyat. “Mereka memang bukan rakyat, tetapi wakil rakyat. Berhak bermobil mewah, berumah besar, plesiran ke luar negeri, dan bermain dari hotel ke hotel. Rakyat dianggap sudah memberi kuasa penuh untuk berbuat apa saja,” pungkasnya.
Menurutnya, Indonesia bukanlah negara miskin, namun kekayaan bangsa sudah lama dirampok oleh segelintir elit, termasuk anggota DPR yang disebutnya hedonis, pengecut, dan serakah.
