Sejarah tidak pernah menipu dan selalu meninggalkan jejak tentang bagaimana sebuah bangsa bisa bangkit, tetapi juga bagaimana bangsa itu bisa hancur. Ada pola yang berulang, meski berbeda tempat dan waktu. Pola itu adalah hilangnya empati penguasa kepada rakyat, dan semakin menebalnya dinding pemisah antara istana dan kampung.
Di Nepal, simbol paling gamblang dari jurang itu adalah joget para pejabat di tengah kelaparan rakyat. Tarian yang mestinya menjadi ekspresi kegembiraan justru berubah menjadi simbol pengkhianatan, karena dilakukan ketika rakyat berjuang mempertahankan hidup di bawah derita panjang.
Nepal yang terletak di kaki Himalaya, sesungguhnya memiliki potensi alam yang kaya. Pariwisata dari jalur pendakian Everest menyumbang devisa besar, sementara lahan pertaniannya subur di lembah-lembah tertentu. Namun, potensi itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Data Bank Dunia menyebutkan pada 2022, PDB per kapita Nepal hanya sekitar 1.336 dolar AS, salah satu yang terendah di Asia Selatan. Angka itu menggambarkan betapa sebagian besar rakyat hidup dengan penghasilan minim, bahkan tak jarang di bawah garis kemiskinan ekstrem.
Laporan United Nations Development Programme (UNDP) juga menyebut bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nepal masih berada pada kategori menengah bawah, jauh dari negara tetangga seperti India dan Sri Lanka.
Di tengah kesenjangan itu, elite politik justru sering tampil di panggung perayaan yang penuh tawa dan tari. Media Nepal kerap menyoroti bagaimana pejabat tinggi bergiliran menghadiri pesta politik, lengkap dengan musik dan joget yang ditayangkan di televisi. Bagi sebagian rakyat, tontonan itu terasa seperti garam yang ditabur di atas luka. Mereka melihat para pejabat yang mestinya mengurus kemiskinan, justru mengurus koreografi tubuhnya.
Bukan hanya sekali dua kali, melainkan menjadi kebiasaan yang nyaris dianggap wajar. Padahal, di saat yang sama, laporan Program Pangan Dunia (WFP) menyebut hampir 4,6 juta warga Nepal mengalami kerawanan pangan serius.
Fenomena ini sejatinya bukan milik Nepal seorang. Sejarah panjang dunia menunjukkan bagaimana perilaku elite bisa menyeret bangsa ke jurang kehancuran. Kekaisaran Romawi Barat runtuh antara lain karena elite sibuk berpesta dan melupakan kewajiban menjaga rakyat serta militer.
Di Persia, kemewahan istana justru menjadi bumerang ketika rakyat tidak lagi percaya pada pemimpinnya. Di Tiongkok, berbagai dinasti besar runtuh karena korupsi pejabat dan kemewahan hidup istana yang kontras dengan penderitaan rakyat. Pola itu selalu sama: ketika elite kehilangan empati, maka kekuasaan kehilangan legitimasi, dan pada akhirnya bangsa kehilangan daya tahan.
Bahkan dalam sejarah modern, gejala yang serupa dapat ditemukan. Di Prancis menjelang Revolusi 1789, rakyat lapar karena harga roti melambung tinggi. Namun di Versailles, istana terus bersinar dengan pesta dansa. Ketika rakyat menyerbu Bastille, itu bukan hanya karena lapar, tetapi juga karena muak melihat betapa jauhnya jarak antara rakyat dan penguasa.
Revolusi itu menumbangkan monarki, dan Marie Antoinette menjadi simbol dari penguasa yang buta terhadap penderitaan rakyatnya. Joget di Nepal, dengan caranya sendiri, menghadirkan simbol yang tak kalah menyakitkan bagi rakyatnya.
Pelajaran ini sejatinya penting untuk direnungkan bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia. Negeri ini kaya raya, dengan tanah subur, laut luas, tambang berlimpah, dan tenaga muda yang melimpah. Namun, masih ada sekitar 25 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024. Jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,6 juta orang, dan kesenjangan sosial masih tinggi.
Indeks Gini Indonesia masih berada di angka 0,384, menunjukkan ketimpangan distribusi kekayaan. Ironisnya, di tengah angka-angka itu, kita kerap menyaksikan perayaan besar-besaran, pesta politik yang menghamburkan dana triliunan rupiah, bahkan panggung musik dengan pejabat yang ikut berjoget ria.
Pemandangan itu tentu menimbulkan pertanyaan: apakah bangsa ini sedang mengulang pola yang sama dengan Nepal? Apakah pesta elite di tengah derita rakyat akan menjadi tanda bahwa sejarah siap mengulang siklusnya? Jika benar demikian, maka masa depan bangsa ini berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Sebab, tidak ada bangsa yang bertahan lama ketika jurang sosial terlalu lebar dan kepercayaan rakyat terkikis.
Ada pula dimensi psikologis yang tidak boleh diabaikan. Rakyat yang lapar tidak hanya kehilangan tenaga, tetapi juga kehilangan harapan. Ketika mereka melihat pejabat menari, harapan itu runtuh. Perasaan ditinggalkan, dikhianati, dan dipermainkan bisa melahirkan apatisme sosial. Rakyat tidak lagi percaya bahwa negara bisa menolong mereka. Dari apatisme itulah muncul potensi gejolak sosial, sebab rakyat yang kehilangan harapan bisa memilih jalan radikal, atau bahkan menolak total legitimasi negara.
Nepal telah membuktikan bahwa transisi politik dari monarki ke republik tidak otomatis membawa kesejahteraan jika elite tidak berubah. Korupsi yang kronis, seperti tercermin dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Nepal yang hanya 34 dari 100 pada 2023, menunjukkan betapa sulitnya memperbaiki sistem yang sudah lapuk. Transparansi hanyalah kata di atas kertas, sementara praktik di lapangan tetap penuh permainan gelap. Itulah sebabnya rakyat merasa tidak ada perbedaan antara monarki dulu dengan republik kini. Sementara itu, elite terus menari di panggung pesta.
Indonesia bisa mengambil cermin dari Nepal. Laporan Transparency International menunjukkan IPK Indonesia pada 2023 berada di skor 34, sama dengan Nepal. Artinya, korupsi di Indonesia juga kronis dan sistemik. Jika kita menutup mata, bukan mustahil pesta-pesta elite yang diiringi joget pejabat akan menjadi simbol yang sama seperti di Nepal: tanda peringatan bahwa bangsa ini sedang berjalan menuju tepi jurang.
Dalam perspektif sejarah, kehancuran bangsa kerap dimulai dari simbol-simbol kecil. Joget pejabat di atas panggung mungkin tampak sepele, hanya sebentuk hiburan sesaat. Namun, ia bisa menjadi ikon dari jarak sosial yang makin lebar. Sama halnya dengan istana Versailles yang penuh pesta dansa, yang kemudian menjadi simbol kebencian rakyat Prancis. Sama halnya dengan pesta pora di Roma yang kemudian menjadi lambang kemerosotan. Sama halnya dengan jamuan mewah para penguasa Dinasti Qing di Tiongkok, yang tak lama kemudian digulingkan oleh revolusi.
Maka, bangsa Indonesia sebaiknya berhati-hati. Pesta yang berlebihan, tarian yang dipertontonkan, dan tawa yang direkam kamera, bisa menjadi senjata makan tuan.
Di era media sosial, setiap gerak pejabat bisa direkam dan disebarkan luas. Rakyat bisa membandingkan dengan kondisi nyata mereka: harga beras naik, lapangan kerja sulit, ongkos hidup makin berat. Kontras antara kenyataan dan tontonan itu bisa menjadi bara yang membakar.
Seorang filsuf pernah berkata, tragedi dalam sejarah terjadi pertama kali sebagai peristiwa nyata, dan kedua kali sebagai ironi. Joget pejabat di Nepal mungkin dianggap tragedi, tetapi jika bangsa lain mengulangnya, maka ia adalah ironi. Dan ironi semacam itu adalah tanda bahwa sejarah memang sering kali hanya mengulang dirinya dalam bentuk yang berbeda.
Bangsa yang bijak seharusnya belajar dari cermin bangsa lain. Joget di atas reruntuhan bangsa bukan hanya soal tarian, melainkan soal arah. Arah apakah kita ingin membangun bangsa ini di atas keringat rakyat, atau menghancurkannya di atas tawa elite? Sejarah telah banyak berbicara, tinggal kita yang mau atau tidak mendengarnya.
Jika tidak, jangan kaget bila suatu saat rakyat bangkit dengan cara mereka sendiri. Sebab, bangsa yang lapar tidak selamanya bisa dibungkam oleh musik dan joget pejabat.
