Direktur Eksekutif Trust Indonesia Ahmad Fadhli menilai Presiden Prabowo Subianto harus bertindak tegas terhadap para menteri yang kerap membuat kebijakan blunder dan gagal menjalankan tugasnya.
Ia menegaskan, reshuffle kabinet tidak boleh setengah hati, termasuk jika itu menyasar nama-nama seperti Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan (Menhut) dan Natalius Pigai selaku Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) yang belakangan menuai sorotan publik atas kinerja dan tingkah-polahnya.
Fadhli awalnya mengatakan, reshuffle jilid dua yang dilakukan beberapa waktu masih terkesan ‘malu-malu kucing’ karena lima menteri dicopot tidak memiliki posisi strategis di partai.
“Padahal menteri-menteri yang kinerjanya rendah dan banyak melakukan blunder politik justru menteri yang berasal dari kalangan parpol, misalnya Raja Juli (Sekjend PSI): main domino bersama mafia perambah hutan,” kata Fadhli kepada Inilah.com, Sabtu (13/9/2025).
Selain Raja Juli, menurutnya Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar, juga tercatat beberapa kali membuat kebijakan serampangan, termasuk saat kasus gas elpiji dan tambang nikel.
Begitu juga dengan mantan Ketua Umum partai berlambang pohon beringin tersebut, Airlangga Hartarto. Fadhli menilai, Airlangga gagal dalam mengendalikan ekonomi nasional sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian.
“Selain itu juga beberapa menteri berkinerja rendah dari kalangan non partai Natalius Pigai, blunder soal permintaan penambahan anggaran kementerian ditengah efisiensi, padahal masih banyak putra asli daerah Papua yang cerdas dan sangat layak menjadi menteri,” katanya.
Belum lagi, lanjut Fadhli, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang dinilai selalu blunder dan tidak disukai oleh sebagian besar kalangan dokter karena kebijakannya yang kontroversial.
“Sebaiknya Presiden Prabowo melakukan reshuffle dengan penuh percaya diri dan jangan mau ditekan oleh kepentingan politik golongan, karena didukung penuh oleh Rakyat,” kata dia.
“Apalagi dalam beberapa survei terakhir rata-rata tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo oleh beberapa lembaga survei lebih dari 70 persen (termasuk Survei Kepuasan Publik Trust, LSI dan Denny JA),” tutur Fadhli.
Lebih lanjut, Fadhli memaparkan, yang paling penting dari reshuffle kabinet adalah Presiden Prabowo harus benar-benar menempatkan para profesional dan expert di bidangnya.
“Dalam mengisi pos-pos kementerian tersebut jangan sampai kinerjanya malah lebih buruk dari menteri sebelumnya,” tandasnya.(Sumber)
