Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menilai citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mencapai titik terendah. Ia menyebut persepsi publik terhadap institusi Polri kini berada pada tahap peyoratif—sebuah makna kata yang bernuansa negatif atau merendahkan.
Dalam keterangannya, Sutoyo mengutip pernyataan Yusril Ihza Mahendra bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk tim atau komisi reformasi Polri. “Itu sudah disiapkan Keppresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari-dua hari ini,” ujar Yusril di kantornya, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Sutoyo menilai, stigma negatif itu muncul akibat akumulasi berbagai persoalan yang menimpa institusi Polri. “Masyarakat sudah merasakan terjadinya peyoratif pada Polri. Kiprah Polri terkait peran dan fungsinya dianggap menyimpang jauh dari tupoksi,” ujarnya kepada Radar Aktual, Kamis (18/9/2025).
Ia menambahkan, polisi yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat justru sering kali dikaitkan dengan kekerasan oleh oknum. “Status Polri saat ini dianggap lebih rendah atau berkonotasi negatif karena faktor historis maupun realitas,” lanjut Sutoyo.
Lebih jauh, Sutoyo menyoroti aroma ketidaknetralan Polri dalam politik praktis, padahal secara yuridis dan konstitusional, posisi Polri harus netral. “Tercium lebih busuk ketika polisi menjadi alat keamanan oligarki, pengaman proyek perampasan tanah rakyat, dan bahkan penjaga perjudian,” kritiknya.
Menurutnya, perubahan makna dari peyoratif ke arah yang lebih baik atau amelioratif hanya bisa dicapai dengan penataan ulang institusi Polri. “Bagaimana menghilangkan stigma peyoratif, apa bisa Polri kembali sesuai tupoksinya? Reformasi harus menyentuh akar masalah,” tegasnya.
Sutoyo juga menyinggung aspirasi masyarakat yang mendesak pergantian Kapolri. Namun, ia menilai Presiden Prabowo terlihat ragu mengambil keputusan. “Aspirasi rakyat jelas: copot Kapolri. Tapi Presiden terlihat gamang, ada apa atau takut kepada siapa?” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa Polri saat ini seolah terseret kekuatan politik kekuasaan. “Posisi Polri dalam praktik tugasnya sudah dipaksa oleh kekuatan politik hingga muncul opini tentang ‘Partai Coklat’ yang begitu powerful. Itulah fakta yang kini terjadi,” pungkasnya.
Rencana pembentukan tim atau komisi reformasi Polri melalui Keppres diharapkan mampu menjawab keresahan masyarakat dan mengembalikan Polri ke jalur tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
