Pelantikan M. Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) oleh Presiden Prabowo Subianto memunculkan riak politik yang tidak kecil. Kritikus politik Faizal Assegaf menuding penunjukan ini bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi bagian dari intrik kelompok yang ia sebut “Geng Solo” untuk memengaruhi bahkan “menjebak” presiden.
Muhammad Qodari selama ini dikenal sebagai pengamat politik dan pendiri lembaga survei nasional. Ia kerap menjadi narasumber media, menganalisis tren politik, serta merancang riset opini publik. Rekam jejaknya yang panjang di dunia survei menjadikannya figur yang akrab dengan peta kekuatan politik dan perilaku pemilih.
Pada 17 September 2025, Qodari resmi menggantikan A.M. Putranto sebagai Kepala KSP melalui upacara serah terima jabatan di Istana Negara. KSP sendiri memegang peran strategis dalam koordinasi kebijakan, komunikasi, dan penyusunan agenda presiden.
Melalui pernyataan publik dan unggahan media sosial, Faizal Assegaf menilai Qodari memiliki “rekam jejak proyek survei abal-abal” yang dapat menyesatkan opini publik. Ia mengklaim penunjukan Qodari bisa menjadi pintu masuk bagi “dedengkot Geng Solo” — istilah yang kerap digunakan untuk menyebut lingkaran politik yang berakar di Solo — untuk menempatkan Presiden Prabowo pada posisi rawan.
Faizal bahkan menyebut ujung dari skenario ini adalah “dinepalkan”, istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan kemungkinan presiden disingkirkan secara politik. Namun, hingga kini Faizal tidak mengungkap bukti rinci selain pernyataan dan analisis pribadi.
“Geng Solo” bukanlah kelompok resmi. Sebutan ini lazim dipakai pengamat atau lawan politik untuk menandai jaringan politisi yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan yang berakar dari Solo, Jawa Tengah. Maknanya cair dan sering dipakai sebagai retorika, sehingga sulit diverifikasi.
Salah satu kekhawatiran yang diangkat Faizal adalah kemungkinan penyalahgunaan survei. Secara teori, manipulasi data — seperti pemilihan sampel yang tidak representatif atau framing pertanyaan — bisa memengaruhi persepsi publik. Ditambah posisi KSP yang strategis, narasi politik dapat dibentuk secara terencana.
Penunjukan pejabat strategis selalu membawa konsekuensi politik. Bagi Qodari, tantangannya adalah membuktikan independensi dan integritas, terutama terkait akses terhadap data dan pengelolaan komunikasi presiden.
