Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa khawatir dengar kabar yang menyebut dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dikuasai oleh anggota DPRD di sejumlah daerah.
“Tentunya ini cukup mengkhawatirkan ya, dan jelas akan menimbulkan konflik kepentingan serta eksklusi pelaku ekonomi lokal,” jelas Herry kepada Inilah.com, dihubungi di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Ia mengatakan secara normatif, program MBG dirancang sebagai intervensi gizi berbasis komunitas yang seharusnya mendorong partisipasi UMKM, koperasi, dan kelompok masyarakat desa.
“Ketika aktor politik lokal menjadi pelaksana langsung, terjadi deviasi fungsi yang mana dari pengawasan menjadi eksekusi. Ini bertentangan dengan prinsip separation of roles dalam tata kelola publik,” tegasnya.
Ia menilai apabila ada dominasi elite politik semacam ini terhadap sumber daya publik seperti dapur MBG, berisiko menciptakan rent-seeking behavior, keputusan alokasi tidak lagi berbasis efisiensi atau keadilan, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok.
“Akibatnya dapat menghambat inklusi UMKM dan melemahkan efek ekonomi berganda, yang seharusnya dihasilkan oleh program MBG,” pungkas Herry.
Sebelumnya, santer terdengar kabar soal keterlibatan anggota DPRD di sejumlah daerah dalam kepemilikan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur makan bergizi gratis (MBG). Meski tak ada aturan yang melarang, tapi tetap tidak etis ada pengawas yang merangkap jadi eksekutor program.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menyampaikan pandangannya soal isu keterlibatan legislator daerah di dapur MBG. Dadan bilang, kerja sama pada pemilik dapur MBG terbuka untuk semua pihak.
Artinya, siapa pun dapat menjadi mitra pemerintah dalam program tersebut. “(Mitra dapur MBG) terbuka untuk semua pihak,” kata Dadan saat dikonfirmasi pada Minggu (14/9/2025).
Asal tahu saja, MBG adalah salah satu program andalan Presiden RI Prabowo Subianto. Hingga kini disebut sudah sudah menjangkau 23 juta penerima manfaat. Jumlah ini diklaim bertambah pesat dalam hitungan hari, sebelumnya masih di kisaran 21 juta orang.
“Hari ini saya dapat laporan dari Kepala BGN sudah 23 juta, MBG sudah 23 juta penerima manfaat termasuk ibu-ibu yang sedang hamil,” kata Prabowo di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).
Prabowo juga bilang, dapur MBG yang sudah beroperasi jumlahnya juga bertambah, sekitar 6.610. Setiap dapur, kata dia, memiliki 50 orang yang bekerja. Prabowo memastikan jumlah ini akan terus bertambah hingga mampu menyasar 82,9 juta penerima pada akhir Desember 2025.
Dia juga menyampaikan MBG hadir di setiap desa, kecamatan, dan kabupaten. Rencananya, tahun ini pemerintah sudah menganggarkan Rp171 triliun untuk dialirkan ke desa. “Tahun depan kita anggarkan Rp335 triliun. Rp330 triliun itu masuk ke semua desa. Ini program yang dilirik semua dunia,” jelasnya.(Sumber)
