Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Beathor Suryadi, menyampaikan seruan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah-langkah strategis yang dinilai mampu mengatasi akar persoalan kemiskinan, penyalahgunaan anggaran, dan buruknya tata kelola program sosial. Dalam pernyataannya, Beathor menekankan tiga kebijakan utama yang menurutnya krusial untuk dilaksanakan pemerintah.
1. Reformasi Aturan Bagi Hasil Tambang dan Sawit, serta Optimalisasi CSR
Beathor menilai sumber daya alam Indonesia, khususnya sektor pertambangan dan perkebunan sawit, belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat daerah penghasil. “Aturan bagi hasil harus dirombak total. Jangan sampai daerah kaya sumber daya alam masih menyisakan warga miskin,” ujarnya kepada Radar Aktual, Sabtu (20/9/2025).
Ia juga menyoroti peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang kerap tidak tepat sasaran. Menurut Beathor, pemerintah pusat perlu memastikan CSR disalurkan langsung untuk penguatan ekonomi masyarakat, bukan hanya proyek simbolis atau seremonial.
2. Transformasi Program Makan Bergizi (MBG) Menjadi Transfer Dana Langsung ke Rumah Murid
Beathor menyoroti berbagai laporan dugaan keracunan yang kerap terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) di sejumlah daerah. Ia menyarankan agar pemerintah mengubah pola penyaluran bantuan gizi dengan mekanisme transfer dana langsung ke rumah murid atau wali siswa.
“Dengan transfer dana, keluarga bisa mengatur kebutuhan gizi anak secara lebih aman dan sesuai kondisi lokal, sekaligus meminimalisasi risiko keracunan massal yang terus berulang,” tegasnya.
3. Penghapusan Anggaran Perjalanan Dinas dengan Pelatihan Aparat Desa
Dalam upaya efisiensi anggaran, Beathor mengusulkan agar pemerintah menghapus pos anggaran perjalanan dinas yang seringkali menyedot dana besar namun minim dampak langsung. Sebagai gantinya, ia mendorong pelatihan teknis (Bimbingan Teknis/Bintek) di setiap desa.
“Setiap desa perlu minimal satu orang yang mampu membuat laporan langsung ke Istana tentang kondisi dan kejadian di desa. Ini penting untuk pengawasan dan respons cepat pemerintah pusat,” paparnya.
Seruan Beathor ini datang di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja dilantik. Dengan latar belakang sebagai politisi kawakan dan aktivis pergerakan, Beathor menilai langkah-langkah tersebut bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga pijakan reformasi tata kelola negara.
“Jika tiga langkah ini dilakukan, kita akan melihat dampak besar pada pengentasan kemiskinan, transparansi anggaran, dan pelayanan publik,” tutupnya.
