Santer kabar yang menyebut adanya kepemilikan oknum DPRD daerah atas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Roy Valiant Salomo mengatakan, jika kabar itu benar, menunjukkan rendahnya sensitivitas para pejabat nasib UMKM
“Penguasaan dapur MBG oleh anggota DPRD menunjukan anggota DPRD tidak sensitif, terhadap kebutuhan masyarakatnya (UMKM) untuk mendapatkan kesempatan berusaha,” ucap Roy kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Ia menambahkan, kondisi ini sekaligus memperlihatkan keserakahan anggota DPRD sebagai wakil rakyat, dan sekaligus memperlihatkan adanya dinamika politik lokal yang tidak sehat. Kepala daerah, dituntut bertindak tegas atas fenomena ini.
“Dan menunjukkan praktik abuse of power oleh anggota DPRD. Di pihak lain, Pemerintah Daerahnya lemah karena tidak berani atau tidak mampu mengatasi kondisi seperti ini. Kepala Daerah harus tegas agar kesempatan UMKM untuk berusaha terbuka dengan baik,” ujarnya.
Tak hanya itu, rencana pemerintah yang akan memberikan MBG kepada guru dan relawan posyandu, menurutnya hal ini belum diperlukan.
“Pemerintah tetap fokus memberikan MBG untuk siswa karena selain dananya besar dan jumlahnya terbatas, belum semua anak didik sudah menikmati MBG dengan baik. Jadi untuk sementara fokus saja pemberian MBG untuk siswa,” pungkas Roy.
Diketahui, ramai kabar yang menyebut penguasaan dapur MBG oleh legislator daerah. Meski tak ada aturan yang melarang, tapi tetap tidak etis ada pengawas yang merangkap jadi eksekutor program.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menyampaikan pandangannya soal isu keterlibatan legislator daerah di dapur MBG. Dadan bilang, kerja sama pada pemilik dapur MBG terbuka untuk semua pihak.
Artinya, siapa pun dapat menjadi mitra pemerintah dalam program tersebut. “(Mitra dapur MBG) terbuka untuk semua pihak,” kata Dadan saat dikonfirmasi pada Minggu (14/9/2025).(Sumber)
