Larangan ekspor bijih nikel yang dipercepat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dianggap sudah menciderai kedaulatan Indonesia.
Bahkan menurut pakar ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, larangan tersebut secara tidak sadar telah membantu China memenangkan persaingan mobil dunia.
Sejauh ini, Jepang, Jerman dan China adalah tiga negara yang bersaing tajam di industri mobil. Mereka bersaing dalam menghimpun nikel sebagai bahan baku baterai mobil.
“China sudah menerapkan electric vehicle-nya pada 2025 itu 35 persen, itu berarti harus segera membutuhkan baterai. Kalau dia mau baterai litium, dia butuh nikel sesegera mungkin,” kata Ichsanuddin kepada wartawan, Kamis (28/11).
“Artinya ini sedang menolong China memenangkan persaingan antara Jepang dan Jerman,” tegasnya lagi, menjelaskan.
Di tengah persaingan tidak sehat antarnegara dan antarkoorporasi saat ini, jelasnya, hanya negara yang dieksplorasi sumber daya alamnya secara mentah yang selalu merugi. Dalam hal perebutan bijih mentah nikel ini, Indonesia merugi apabila mengekspor ke China.
“Sekarang pertanyaan, kenapa Luhut bisa mengeluarkan kebijakan seperti tadi? Ada kepentingan-kepentingan tertentu untuk mengokohkan keberadaan China di panggung internasional,” ujar Ichsanuddin.
Kebijakan itu juga membuat lesu penambang nikel. Penambang yang punya berkalori rendah di bawah sebelas persen pasti tidak mau membangun smelter dan mengelola nikel mentah.
Pada akhirnya, bijih mentah nikel dengan kisaran kalori sebelas persen dijual murah, padahal masih bisa dikelola sebagai litium yang baik.
Perubahan larangan ekspor ini juga membuktikan inkonsisten pemerintah. Sebab, penambang yang sudah membangun smelter dengan modal besar harus merugi sebelum produksi terjadi. Hal inilah yang membuat iklim investasi Tanah Air tak memiliki kepastian.
“Walaupun anda buka pintu lebar-lebar buat investor, ketika kebijakannya tidak konsisten, anda dibilang sebagai negara yang sulit dipercaya,” tutupnya.
Awalnya, pemerintah bakal melarang ekspor bijih nikel hingga tahun 2022 dalam rangka pembangunan smelter dan peningkatan kualitas nikel Indonesia. Namun larangan itu dipercepat hingga 1 Januari 2020, dan kemudian dipercepat kembali tahun ini. {rmol}
