Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, melontarkan kritik keras terhadap pandangan optimistis Presiden Prabowo Subianto terkait prospek ekonomi Indonesia. Menurutnya, janji masa depan yang cerah hanya ilusi politik yang meninabobokan publik.
Sutoyo menyoroti klaim Prabowo yang merujuk pada proyeksi Goldman Sachs—perusahaan investasi dan keuangan internasional—yang memprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia pada 2050.
“Ini hanya provokasi politik dengan tujuan tertentu,” kata Sutoyo kepada Radar Aktual, Kamis (25/9/2025) menilai bahwa optimisme tersebut menutupi persoalan struktural yang menjerat bangsa.
Dalam pandangan Sutoyo, akar masalah sudah menguat sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Sejak rezim Jokowi, kedaulatan bangsa digadaikan. Pengelolaan dan kendali negara diserahkan kepada kapitalisme oligarki yang kejam dan ekstrem,” tegasnya.
Ia menilai kekuasaan ekonomi dan politik kini dikuasai kelompok kecil pemilik modal, mengancam kemandirian bangsa.
Kritik Sutoyo juga mengarah pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“DPR dikuasai partai bandit politik, fungsinya hanya menjadi stempel pemerintah, bukan lagi representasi rakyat. Produk legislasi sesuai pesanan asing dan oligarki,” ujarnya pedas.
Menurutnya, parlemen yang seharusnya menjadi penjaga kepentingan rakyat telah bertransformasi menjadi perpanjangan tangan kepentingan modal.
Sutoyo memaparkan kondisi yang ia sebut “kombinasi berbahaya” antara kapitalisme Barat, komunisme gaya baru, dan sekularisme ekstrem.
“Utang luar negeri membengkak, eksploitasi sumber daya alam oleh oligarki kian masif, dan regulasi ekonomi tunduk pada lembaga internasional. Liberalisme, sekularisme, dan demokrasi liberal dijadikan standar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, “Komunisme gaya baru hadir dalam bentuk pembungkaman kritik dan stigmatisasi terhadap umat Islam, sementara Pancasila justru dimarjinalkan.”
Di tengah kondisi yang disebutnya “darurat bangsa”, Sutoyo menyuarakan peringatan keras.
“Sayup-sayup dari penjuru negeri terdengar seruan: Nepalkan rezim omon-omon, DPR korup, pejabat negara foya-foya di atas penderitaan rakyat, bandit partai politik, aparat keamanan menjadi satpam oligarki,” ujarnya mengutip aspirasi akar rumput.
Sutoyo menilai perubahan konstitusi tahun 2003 telah menyesatkan arah bangsa. Menurutnya, hanya ada dua opsi penyelamatan:
-Kembali ke Pancasila dan UUD 1945 versi asli.
-“Nepalkan” Indonesia dengan revolusi total jika seruan pertama diabaikan.
“Tanpa dua pilihan di atas, negara akan terus berada di simpang jalan dan terancam bubar,” tandasnya.
