Jawa Barat (Jabar) adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia—lebih dari 35 juta jiwa. Dalam setiap pemilihan presiden, provinsi ini selalu menjadi medan tempur yang menentukan. Siapa pun yang menguasai Jabar, hampir pasti memegang kunci penting menuju Istana. Karena itu, kemenangan Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi (KDM) dengan perolehan suara 62 persen di Pilkada Jabar bukan hanya catatan lokal, tetapi sinyal kuat bagi peta politik nasional.
Perolehan suara sebesar itu menandakan legitimasi politik yang kokoh. Bagi KDM, angka ini bukan sekadar kemenangan administratif, melainkan penegasan bahwa dirinya memiliki daya tarik elektoral yang mampu menandingi bahkan melampaui figur nasional, termasuk Presiden Prabowo Subianto, di provinsi strategis ini.
Banyak pihak sempat meremehkan KDM sebagai “gubernur konten”—julukan yang muncul karena aktivitasnya yang rajin memproduksi video keseharian, menanggapi persoalan rakyat secara langsung, dan mengunggahnya di media sosial. Namun, justru melalui “konten”, KDM membangun kedekatan emosional dengan pemilih Jabar.
Sebagai mantan Bupati Purwakarta, ia telah lama terbiasa menyapa warga dari akar rumput hingga pelosok desa. Karakternya yang lugas, bercampur humor Sunda, dan kemampuannya memanfaatkan media digital menjadikan KDM tokoh yang bukan hanya dikenal, tetapi juga dirasakan kehadirannya. Popularitas ini lahir dari kombinasi gaya komunikasi yang merakyat, kepekaan terhadap isu-isu sosial, dan keberanian mengekspresikan identitas budaya Sunda.
Menyandingkan KDM dan Prabowo dalam konteks Jawa Barat bukan berarti menihilkan popularitas nasional Prabowo. Presiden yang baru menjabat itu memang memiliki tingkat kepuasan publik tinggi di level nasional. Namun, dalam dinamika politik lokal, faktor kedekatan dan keterhubungan dengan warga seringkali lebih menentukan daripada figur nasional yang kuat.
Prabowo identik dengan panggung politik pusat dan manuver tingkat elite. Sebaliknya, KDM hadir dalam percakapan harian warga Jabar melalui media sosial dan interaksi langsung. Ketika warga merasakan kehadiran pemimpinnya di dapur rumah tangga mereka—baik secara nyata maupun melalui layar gawai—maka keakraban itu menciptakan loyalitas yang tidak mudah digeser.
Selain itu, Jawa Barat memiliki karakter politik yang cenderung kritis terhadap kekuasaan pusat. Riwayat sejarahnya menunjukkan pemilih Jabar kerap menempatkan kedekatan kultural di atas popularitas nasional. Di sinilah KDM unggul: ia memadukan identitas Sunda dengan gaya komunikasi modern.
Angka 62 persen di Pilkada Jabar adalah modal elektoral yang sangat berharga bagi KDM bila menatap Pilpres 2029. Jawa Barat sebagai provinsi dengan pemilih terbesar dapat menjadi lumbung suara yang menempatkannya di papan atas bursa calon presiden atau calon wakil presiden.
Selain basis suara, KDM memiliki modal lain: kemampuan membangun narasi nasional dari akar lokal. Isu kemiskinan, pengangguran, dan ekonomi desa yang sering ia angkat adalah persoalan universal yang relevan di hampir seluruh Indonesia. Jika ia berhasil menerjemahkan keberhasilan Jabar ke dalam program nasional, KDM akan menjadi alternatif segar bagi pemilih yang menginginkan pemimpin dengan kombinasi pengalaman lokal dan visi kebangsaan.
Meski demikian, jalan KDM menuju panggung nasional tidak tanpa hambatan. Pertama, dukungan besar di Jabar tidak otomatis terkonversi menjadi dukungan nasional. Elektabilitas lokal seringkali terbentur realitas koalisi partai dan dukungan infrastruktur politik tingkat pusat.
Kedua, citra “gubernur konten” harus diimbangi dengan kinerja pemerintahan yang nyata. Publik yang semula terpikat oleh gaya komunikasi bisa berbalik arah bila janji-janji kampanye tak terbukti. Di level nasional, pemilih menuntut lebih dari sekadar kedekatan emosional; mereka menagih hasil konkret dalam pembangunan dan kesejahteraan.
Ketiga, KDM harus menghadapi dinamika elite politik. Jika langkahnya dianggap mengancam kepentingan partai besar atau kekuasaan pusat, resistensi bisa muncul. Tanpa dukungan koalisi kuat, langkah menuju Pilpres 2029 akan berat.
Untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh, KDM perlu menempuh beberapa langkah:
1. Kinerja Nyata: Fokus pada pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan warga Jabar agar popularitas berbasis pencitraan berubah menjadi rekam jejak yang terukur.
2. Narasi Nasional: Mengangkat isu yang melintasi batas provinsi—seperti ketahanan pangan, pendidikan, dan transformasi digital—agar diterima pemilih luar Jabar.
3. Koalisi Politik: Merajut dukungan partai dan jejaring nasional sedini mungkin untuk memuluskan jalan ke Pilpres.
4. Manajemen Citra yang Seimbang: Tetap memanfaatkan kekuatan media sosial, tetapi dengan konten yang menonjolkan kebijakan dan capaian, bukan semata sensasi.
Kang Dedi Mulyadi adalah contoh bagaimana politik lokal, budaya, dan media digital bisa bersinergi membentuk kekuatan elektoral besar. Popularitasnya yang mengalahkan Prabowo di Jawa Barat bukan hanya fenomena sesaat, melainkan peringatan bahwa dinamika politik Indonesia tidak selalu ditentukan oleh kekuasaan pusat.
Jika KDM mampu menjaga kinerja dan memperluas jangkauan politiknya, Pilpres 2029 bisa menjadi panggung pembuktian: apakah seorang pemimpin lokal dengan strategi digital dan akar budaya kuat benar-benar mampu menembus batas nasional. Popularitas di Jabar sudah ia genggam; tantangan berikutnya adalah mengubahnya menjadi kekuatan Indonesia.
Oleh: Rokhmat Widodo, Pengamat Politik
