Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai kritik setelah maraknya kasus keracunan di berbagai daerah. Kali ini, sorotan datang dari Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri, yang menegaskan bahwa sekolah bukan tempat eksperimen makanan murah meriah.
“Anak-anak pergi ke sekolah untuk meningkatkan kemampuan belajar mereka, bukan untuk duduk dan menyambut MBG dengan was-was. Begitu pun para guru, mencicipi MBG bukan tugas mereka. Ditengah ancaman keracunan, mencicipi bisa membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja guru,” ujar Iman mengingatkan, merujuk pada perlindungan profesi guru dalam UU 14/2005 dikutip dari laman akun media sosial resminya, Senin (29/9).
Kasus Keracunan Terus Berulang
Sejak MBG resmi berjalan pada Februari 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat lebih dari 5.900 kasus keracunan siswa akibat konsumsi makanan dari dapur MBG. Dalam tiga hari terakhir saja, seribu siswa di Jawa Barat jatuh sakit usai menyantap menu program ini.
Temuan sementara menunjukkan 45 dapur MBG melanggar SOP, dan 40 di antaranya ditutup tanpa batas waktu. Investigasi melibatkan tim independen, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan, tidak ada toleransi bagi pelanggar, sekalipun dapur itu dimiliki pejabat tinggi.
“Mau punya jenderal, mau siapa pun, kalau melanggar SOP akan saya tutup. Saya enggak peduli, ini nyangkut nyawa anak,” tegas Nanik.
DPR dan BGN Mengaku Khawatir
DPR RI melalui Anggota Komisi IX Netty Prasetiyani Aher juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dan sekolah dalam pengawasan MBG. Menurutnya, keterbukaan informasi adalah kunci membangun kepercayaan publik.
Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, ada dua risiko besar dalam program MBG: penyalahgunaan anggaran dan gangguan kesehatan akibat makanan tak layak konsumsi.
“Dari dua risiko itu, saya lebih takut kepada risiko kesehatan,” ujarnya.
Program MBG merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan diklaim telah menciptakan lebih dari 600 ribu lapangan kerja di sektor pangan. Namun, dengan berulangnya kasus keracunan, publik menuntut evaluasi serius.(Sumber)
