Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai wajar bila publik marah atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapannya menanggung dan menyelesaikan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Namun, menurutnya, kemarahan itu justru membuka ruang untuk mempertanyakan alasan di balik pernyataan Presiden tersebut — sebuah indikasi bahwa Prabowo telah memahami kompleksitas masalah yang diwariskan dari proyek era pemerintahan sebelumnya.
“Wajar orang marah, tapi setelah kemarahan itu reda, timbul pertanyaan: kenapa presiden sampai membuat pernyataan demikian?” ujar Amir Hamzah dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).
Amir menjelaskan, jika ditelusuri lebih dalam, pernyataan Presiden Prabowo sesungguhnya mencerminkan pemahaman penuh terhadap kerumitan kontrak, negosiasi, dan struktur keuangan proyek Whoosh. Menurutnya, Presiden tentu sudah mengetahui berbagai hal yang menjadi sorotan publik — mulai dari siapa negosiator dan penandatangan perjanjian, hingga potensi markup dan korupsi dalam prosesnya.
“Pasti semuanya sudah diketahui oleh Presiden Prabowo,” tegas Amir.
“Masalah ini tidak sederhana, tapi multi kompleks dan menyangkut banyak pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.”
Amir juga menyinggung isu yang berkembang di masyarakat bahwa apabila Indonesia gagal membayar utang kepada China Development Bank (CDB), maka Pulau Natuna akan diserahkan kepada China sebagai kompensasi.
“Apakah benar demikian? Kan belum ada kejelasan,” ujar Amir.
“Kita ribut soal Whoosh, tapi tidak ada yang tahu isi perjanjian itu.”
Menurutnya, transparansi sangat penting agar tidak muncul narasi liar yang bisa memicu instabilitas politik dan sosial. Ia menegaskan, kompleksitas Whoosh tidak bisa disederhanakan hanya sebagai persoalan ekonomi, tetapi harus dilihat dalam bingkai geopolitik Indo-Pasifik.
Dalam analisisnya, Amir menjelaskan bahwa proyek Whoosh awalnya dibangun melalui konsorsium antara perusahaan BUMN Indonesia (PT KAI, WIKA, PTPN VIII, dan Jasa Marga) dengan konsorsium dari China. Namun kini, di bawah struktur baru Danantara, posisi konsorsium berubah secara kelembagaan karena BUMN kini berada di bawah badan, bukan langsung di bawah kementerian.
“Perubahan struktural ini punya dampak positif dan negatif, bukan hanya secara administratif, tapi juga kultural,” jelas Amir.
“Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa ada data dan bukti yang hilang, dan itu berbahaya.”
Amir menegaskan bahwa penyelesaian proyek Whoosh harus dibedakan antara persoalan hubungan bilateral Indonesia–China dan masalah internal dalam konsorsium Indonesia. Ia menilai, kendati para tokoh yang disebut-sebut seperti Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, Sri Mulyani, atau Rini Soemarno ditangkap sekalipun, persoalan Whoosh tidak akan selesai cepat.
“Ini bukan soal menanggung atau tidak menanggung utang,” katanya.
“Kalau Natuna sampai diserahkan ke China, itu malah membuka konflik geopolitik baru dengan Amerika Serikat, Filipina, Australia, dan Jepang.”
Amir menyebut langkah Presiden Prabowo menanggung beban utang sebagai bentuk tanggung jawab politik, tetapi ia menekankan bahwa yang lebih dibutuhkan rakyat saat ini adalah keterbukaan informasi.
“Yang diharapkan rakyat bukan hanya tanggung jawab, tapi juga kejelasan: siapa yang melakukan markup, siapa yang menandatangani perjanjian, dan apakah benar ada klausul Natuna,” ujarnya.
Lebih jauh, Amir menyoroti peran DPR RI yang menurutnya tidak menjalankan fungsi pengawasan ketika perjanjian KCJB dibuat.
“Presiden Prabowo juga harus mempertanyakan kepada DPR: kenapa waktu perjanjian ini dibuat DPR tidur dan setuju?” tegasnya.
“Masalah Whoosh ini bukan hanya tanggung jawab presiden, tapi juga DPR.”
Menurut Amir, publik kini bertanya-tanya: apakah utang Whoosh akan dibayar menggunakan uang rakyat (APBN) atau sumber lain? Untuk itu, ia mengusulkan dua langkah strategis bagi pemerintah.
Mengulas ulang hubungan Indonesia dengan IMF dan Bank Dunia, sebagai bagian dari penataan kebijakan fiskal jangka panjang.
Amir bahkan menyebut sejumlah nomor rekening dan data yang diklaim terkait GCA di China Development Bank, dengan pemilik akun atas nama Inderawan Hery Widyanto. Ia menegaskan kesiapannya untuk menyerahkan data tersebut kepada Menteri Keuangan atau langsung kepada Presiden Prabowo bila diperlukan.
“Bila diperlukan, saya siap menyerahkan data-data tentang GCA ini, baik kepada Menteri Keuangan maupun kepada Presiden Prabowo,” tegas Amir.
Sebagai pengamat intelijen dan geopolitik, Amir memandang persoalan Whoosh bukan sekadar ekonomi, melainkan perang strategi pengaruh antara kekuatan besar di Asia.
“Kalau kita menyerahkan aset strategis seperti Natuna ke China, ini akan mengubah keseimbangan geopolitik Indo-Pasifik,” jelasnya.
“Amerika Serikat dan sekutunya tidak akan tinggal diam, dan ini bisa memicu perang ekonomi baru di kawasan.”
Ia menilai, langkah Prabowo yang memilih menenangkan situasi publik dan mengambil alih tanggung jawab menunjukkan gaya kepemimpinan “damage control”, yakni menenangkan gejolak sambil memetakan akar masalah.
Namun, Amir mengingatkan, Prabowo harus berani membuka data kepada publik, agar tidak muncul persepsi bahwa pemerintah menutupi kesalahan masa lalu.
Bagi Amir Hamzah, penyelesaian masalah Whoosh tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Ini bukan hanya soal utang dan aset, tapi juga tentang kedaulatan politik dan kepercayaan rakyat.
“Langkah Presiden sudah tepat untuk meredam emosi publik. Tapi yang lebih penting sekarang adalah keterbukaan informasi,” tegasnya.
“Bangsa ini berhak tahu kebenaran tentang Whoosh, siapa yang bermain, dan apa yang sebenarnya terjadi.”
