Aksi Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus petinggi PAN, Zulkifli Hasan, saat memanggul beras bantuan ketika meninjau lokasi banjir bandang di Koto Panjang Ikur Koto, Koto Tangah, Padang (1/12/2025), menuai kritik luas. Banyak pihak menilai aksi tersebut tidak lebih dari pencitraan—berbanding terbalik dengan keteladanan pemimpin dalam sejarah Islam seperti Khalifah Umar bin Khattab RA.
Dalam foto yang beredar luas di media sosial, Zulkifli Hasan tampak menyusuri lumpur dengan kemeja putih dan sepatu bot oranye sambil memanggul karung beras. Visual itu langsung memenuhi linimasa berbagai platform, namun memicu perdebatan soal ketulusan aksi tersebut.
Sastrawan politik, Ahmad Khozinudin, menilai bahwa memanggul logistik demi liputan kamera sama sekali berbeda dengan sikap Khalifah Umar bin Khattab RA yang memanggul gandum di malam hari tanpa diketahui siapa pun.
Menurut Khozinudin, Umar menanggung sendiri beban amanah kekhalifahan, bahkan menolak keluarganya ikut memikul tanggung jawab kekuasaan. Dalam riwayat yang dikenal luas, Umar dengan tegas berkata kepada Aslam:
“Apakah engkau akan memanggul beban dosaku di akhirat? Amanah kepemimpinan ini ada di pundakku. Biarkan aku sendiri memanggul gandum untuk rakyatku sebagai tanggung jawabku di hadapan Allah SWT,” ungkapnya, Selasa (2/12/2025).
Aksi Umar tersebut dilakukan tanpa kamera, tanpa publikasi, dan tanpa kepentingan politik—berbanding terbalik dengan tren pencitraan pejabat masa kini.
Kritik tajam terhadap Zulkifli Hasan juga muncul karena dugaan keterkaitan banjir banjir bandang dengan kerusakan hutan. Sejumlah kayu gelondongan besar yang terbawa arus banjir menjadi sorotan publik, mengindikasikan adanya penebangan hutan dalam skala besar.
Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, menuntut kajian komprehensif setelah temuan tersebut. Ia menyebut indikasi kuat bahwa banjir dipicu oleh pembukaan hutan besar-besaran.
Ditambah lagi, pada Oktober 2025, Kementerian Kehutanan disebut menerbitkan izin penebangan hutan yang kini dikaitkan dengan dampak ekologis di sejumlah wilayah.
Netizen pun menyindir bahwa bukan beras yang seharusnya dipanggul Zulkifli Hasan, melainkan tanggung jawab atas izin-izin HPH yang diterbitkan pada masa kepemimpinannya.
Khozinudin menyoroti bahwa dalam perspektif Islam, hutan merupakan al-milkiyatul ‘ammah—milik umum yang tidak boleh dikonversi menjadi kepemilikan korporasi. Ia mengutip hadis Nabi SAW:
“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan (hutan), dan api (sumber energi); dan harganya haram.” (HR Ibnu Majah)
Namun kondisi Indonesia berbeda jauh. Konsesi hutan banyak dikuasai perusahaan raksasa, seperti Industrial Forest Plantation (PT IFP), PT Mayawana Persada, Grup Nusantara Fiber, hingga Grup Triputra dan Grup Harita. Mereka, menurut Khozinudin, hanya mengutamakan profit tanpa memperhatikan dampak lingkungan.
Khozinudin menegaskan bahwa akar persoalan banjir bukan pada pendidikan lingkungan, melainkan pada kerakusan oligarki hutan dan lemahnya pengawasan negara.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto seharusnya menegur para pemilik konsesi hutan, bukan menyalahkan guru atau murid dalam persoalan ekologis.
“Selama negeri ini tidak diatur dengan hukum Islam, kerusakan demi kerusakan akan terus muncul,” ujarnya, mengutip ayat QS Ar-Rum: 41 tentang kerusakan akibat ulah tangan manusia.
Aksi panggul beras Zulkifli Hasan kini menjadi simbol kontras antara pencitraan politik dan tanggung jawab moral pemimpin sejati. Kritisisme publik menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan penyelesaian akar masalah lingkungan, bukan sekadar adegan dramatis di tengah bencana.
