Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai anugerah Tuhan yang membuat Indonesia tak perlu bergantung pada impor BBM menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan, terutama di tengah duka mendalam akibat banjir besar di Sumatera yang telah merenggut ratusan nyawa.
Dalam pidatonya di Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025), Prabowo mengatakan bahwa Indonesia telah dikaruniai kelapa sawit yang bisa menjadi bahan bakar alternatif. Pernyataan tersebut dianggap tidak sensitif dan tidak menunjukkan empati terhadap korban bencana.
Hingga Minggu (7/12), BNPB mencatat sudah 940 orang meninggal dunia akibat banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, 329 orang masih hilang dan lebih dari 5.000 orang terluka. Banyak pihak menilai tragedi ini berkaitan erat dengan kerusakan hutan dan ekspansi agresif perkebunan sawit.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengecam keras ucapan Prabowo yang dinilai justru mengafirmasi praktik oligarki sawit yang selama ini disebut-sebut turut menyebabkan degradasi lingkungan secara masif.
“Pernyataan Presiden di tengah bencana ini sangat tidak empatik. Apa pesan yang ingin beliau sampaikan? Bahwa sawit lebih penting daripada keselamatan rakyat?” ujar perwakilan JATAM.
Sastrawan politik Ahmad Khozinudin dalam tulisannya menegaskan bahwa tragedi banjir Sumatera tidak bisa dilepaskan dari praktik perusakan hutan dan pemberian konsesi kepada korporasi besar, termasuk pengusaha sawit.
Menurutnya, proses pembukaan lahan sawit yang kerap didahului penggundulan hutan menjadi akar dari meluasnya banjir bandang. Ia menilai negara seharusnya menghentikan konsesi dan menindak para oligarki, bukan malah memberikan panggung apresiasi.
“Kami sebagai rakyat bingung. Apakah pokok sawit memang lebih berharga dari nyawa manusia?” tulisnya dalam pernyataan kepada Radar Aktual, Selasa (9/12/2025).
Pengamat menilai tragedi ini mempertegas rapuhnya tata kelola lingkungan di Indonesia, terutama ketika kepentingan korporasi lebih diutamakan ketimbang keselamatan rakyat.
Praktik penggundulan hutan, perdagangan izin, dan konsesi sawit dinilai telah mengubah fungsi hutan yang sebelumnya menjadi penyerap air, kini menjadi wilayah rentan banjir besar.
Aktivis lingkungan mendesak pemerintah untuk menindak pemilik konsesi sawit yang diduga terlibat dalam perusakan hutan di Sumatera. Mereka meminta negara kembali menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama.
