Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, memperingatkan bahaya serius dalam sistem komunikasi kepresidenan yang dinilainya mengalami penyumbatan informasi akut. Menurutnya, filter informasi yang berlebihan sebelum sampai ke Presiden justru membahayakan, karena membuat Kepala Negara kehilangan akses pada realitas yang sesungguhnya terjadi di masyarakat.
Sutoyo menilai, para pembantu Presiden telah menciptakan stabilitas semu, kalah cepat dengan dinamika informasi di media sosial seperti TikTok dan platform digital lainnya. Akibatnya, berbagai persoalan di akar rumput kerap meledak tanpa disadari Presiden, karena jalur komunikasi ke Istana mengalami kemacetan.
“Berkali-kali keadaan selalu meledak dari bawah tanpa disadari Presiden. Ini akibat komunikasi yang macet dan informasi yang tidak sampai secara utuh,” kata Sutoyo dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).
Ia menegaskan, kesalahan fatal Presiden adalah menempatkan orang yang salah di posisi strategis, serta terlalu percaya pada sistem yang dikendalikan oleh lingkaran dalam (inner circle) yang minim pengalaman, khususnya dalam mengelola sistem komunikasi strategis negara.
Menurut Sutoyo, Presiden seharusnya melakukan by pass dari kanal formal, karena staf di bawahnya dinilai tidak profesional dan justru menciptakan bubble informasi. Kondisi ini membuat Presiden berada dalam ruang percakapan digital yang terisolasi—baik secara politik, ekonomi, maupun sosial—yang jauh dari kenyataan lapangan.
“Presiden harus siap menerima informasi terburuk sekalipun. Yang terjadi justru jarak antara fakta dan informasi yang diterima Presiden semakin melebar,” ujarnya.
Sutoyo menjelaskan kondisi tersebut dapat dianalisis melalui teori Bottleneck, yakni adanya titik hambatan dalam sistem yang memperlambat bahkan menghentikan aliran informasi. Dalam konteks ini, informasi menuju Presiden dinilai macet total.
Ia juga mengutip teori Gatekeeper dari Kurt Lewin, yang memperingatkan bahaya ketika informasi terlalu disaring, dikontrol, dan difilter secara berlebihan demi menyenangkan atasan atau praktik Asal Bapak Senang (ABS).
“Informasi satu pintu itu bukan sistem, tapi bottleneck. Sistem satu pintu adalah pedang bermata dua. Presiden terlalu percaya pada inner circle yang justru membahayakan dirinya,” tegasnya.
Lebih jauh, Sutoyo menyoroti kegagalan social listening team yang seharusnya bertugas memantau, melacak, dan menganalisis percakapan publik di media sosial. Ia menilai fungsi tersebut macet total, sehingga Presiden selalu terlambat mengetahui dan mengantisipasi gejolak publik.
Akibatnya, terjadi information asymmetry, bahkan informasi dari tim red team yang semestinya menjadi alarm dini justru diabaikan. Sutoyo menyebut laporan penting kerap terlambat atau berhenti di level kementerian dan staf kepresidenan.
“Atas kondisi ini, khusus untuk Menteri Setkab, Setneg, dan staf kepresidenan, mutlak harus segera distirahatkan. Mereka terlihat tidak memiliki kompetensi pada jabatannya dan sangat membahayakan Presiden,” kata Sutoyo.
Ia menilai para pejabat tersebut telah kehilangan sense of urgency, ketika laporan yang seharusnya cepat sampai ke Presiden bukan hanya difilter, tetapi dihentikan sama sekali.
“Jika Presiden hanya mendengar informasi yang sudah difilter, bahkan berhenti di pejabat tertentu, maka Presiden akan terisolasi dari realitas dan denyut negara yang sesungguhnya sedang terjadi,” pungkasnya.
