Pagi itu, sebuah video singkat kembali melintas di linimasa media sosial. Seorang kepala daerah berdiri di pinggir jalan, mengenakan rompi proyek, helm keselamatan, dan sepatu boots. Ia tersenyum ke kamera, menunjuk papan nama kegiatan, lalu mengacungkan jempol. Caption-nya singkat namun penuh optimisme: “Komitmen membangun untuk rakyat.”
Video itu ditonton ratusan ribu kali, disukai puluhan ribu akun, dan dibagikan berulang-ulang. Namun ironisnya, beberapa kilometer dari lokasi pengambilan gambar, jalan berlubang tetap menganga. Jembatan penghubung desa masih rusak. Infrastruktur dasar yang menyentuh hajat hidup warga tak kunjung dibenahi.
Inilah potret politik pencitraan di era digital—sebuah realitas yang kian telanjang namun tetap efektif.
Perkembangan media sosial telah mengubah wajah politik secara drastis. Dulu, kinerja pemimpin diukur dari laporan pembangunan, realisasi anggaran, dan dampak kebijakan di lapangan. Kini, ukuran itu bergeser ke jumlah likes, views, dan engagement.
Muncullah istilah yang diam-diam diakui di kalangan birokrasi: “gubernur konten,” “bupati konten,” bahkan “wali kota konten.” Pemimpin yang setiap geraknya dirancang bukan semata untuk menyelesaikan masalah, melainkan untuk menjadi materi visual yang layak diunggah.
Hampir setiap hari, ada konten:
-Sidak dadakan dengan kamera mengikuti dari belakang.
-Rapat yang dipotong jadi video satu menit penuh musik dramatis.
-Dialog dengan warga yang disusun rapi seperti adegan sinetron.
Semua tampak bekerja. Semua terlihat hadir. Namun pertanyaannya: apakah semua benar-benar berdampak?
Politik digital menciptakan ilusi keberhasilan. Seorang pemimpin bisa tampak sangat aktif di media sosial, tetapi pasif dalam kerja substansial. Infrastruktur terbengkalai, pelayanan publik stagnan, dan problem struktural tak tersentuh.
Di banyak daerah, rakyat masih menghadapi persoalan klasik:
-Jalan rusak bertahun-tahun tanpa perbaikan.
-Jembatan darurat yang sewaktu-waktu ambruk.
-Banjir yang datang rutin tanpa solusi permanen.
Namun di dunia maya, daerah itu seolah maju pesat. Feed Instagram rapi. Video TikTok viral. Narasi keberhasilan diproduksi masif oleh tim humas dan buzzer lokal.
Inilah paradoksnya: popularitas naik, kapasitas dipertanyakan.
Media sosial bekerja dengan logika visual dan emosi, bukan kedalaman. Yang viral bukan kebijakan, melainkan gestur. Bukan sistem, tetapi simbol. Akibatnya, politik berubah menjadi panggung pertunjukan.
Pemimpin yang tenang bekerja di balik meja, memperbaiki sistem, dan jarang tampil kamera justru kalah pamor. Sebaliknya, yang piawai berbicara di depan kamera, meski minim capaian, lebih mudah dielu-elukan.
Dalam jangka pendek, strategi ini efektif. Elektabilitas terjaga. Citra positif terbangun. Namun dalam jangka panjang, ia melahirkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya: krisis kepercayaan publik.
Masalahnya, elite sering lupa satu hal: rakyat mungkin diam, tetapi mereka melihat dan merasakan. Jalan rusak tidak bisa ditutupi filter kamera. Pelayanan lambat tidak bisa disunting dengan musik optimistis.
Ketika jarak antara citra dan realitas terlalu jauh, kekecewaan publik tak terhindarkan. Rakyat mulai sinis. Apatis. Tidak lagi percaya pada janji, slogan, dan konten.
Inilah fase paling berbahaya dalam demokrasi: saat rakyat berhenti berharap.
Media arus utama juga berada di persimpangan. Tekanan algoritma dan kecepatan sering menyeret media ikut arus pencitraan. Rilis humas dijadikan berita. Konten viral diangkat tanpa verifikasi mendalam.
Padahal, di tengah banjir citra, jurnalisme seharusnya menjadi jangkar realitas. Menguji klaim, membandingkan narasi dengan data, dan menghadirkan suara warga yang tak tersorot kamera.
Jika media ikut larut dalam politik ilusi, maka ruang publik kehilangan penyeimbang.
Politik tidak anti pencitraan. Dalam batas tertentu, komunikasi publik memang penting. Namun pencitraan seharusnya lahir dari kerja nyata, bukan menggantikan kerja itu sendiri.
Pemimpin sejati tak sibuk terlihat bekerja, tetapi sibuk memastikan pekerjaan selesai. Konten boleh ada, tetapi jangan menipu realitas. Media sosial seharusnya menjadi alat transparansi, bukan panggung sandiwara.
Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat jumlah unggahan, melainkan jejak kebijakan dan dampaknya bagi rakyat.
Dan publik, cepat atau lambat, akan selalu membedakan: mana pemimpin yang bekerja untuk kamera,
dan mana yang bekerja untuk negeri.
