Dalam sebuah perbincangan di podcast Hendry Satrio Official akhir tahun lalu, aktivis senior Syahganda Nainggolan melontarkan pernyataan tajam: “Prabowo harus menyingkirkan tinja-tinja di sekelilingnya.” Istilah “tinja” di sini tentu bersifat metaforis, untuk menggambarkan individu atau kelompok dalam lingkar kekuasaan yang merusak, oportunis, tidak berintegritas, dan hanya menjilat demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Ia dengan tegas menyebut “tinja-tinja di sekeliling Prabowo” adalah para menteri era Jokowi yang dipelihara Prabowo. Menurut Syahganda, keberadaan para pembantu presiden sebelumnya—yang telah menjadi bagian dari pemerintahan korup dan otokratik—adalah ancaman serius bagi agenda perbaikan dan kemajuan bangsa yang dijanjikan Prabowo. Mereka membawa warisan cara berpolitik transaksional, mentalitas kuasa represif, serta kebiasaan membenarkan kebijakan tanpa ruang kritik dalam budaya Asal Bapak Senang (ABS).
Sayangnya, Syahganda membatasi istilah “tinja-tinja di sekeliling Prabowo” semata pada anasir-anasir warisan Jokowi. Padahal, setiap kekuasaan, sehebat atau semulia apa pun niat awalnya, tidak pernah benar-benar steril dari tinja politik.
Tinja itu menjelma dalam berbagai rupa: partai politik transaksional, ormas oportunis, tokoh agama yang kehilangan integritas moral, akademisi dan intelektual yang defisit daya kritis atau intelektual kelas kambing versi Romo Mangun, hingga relawan dan aktivis yang menukar idealisme dengan akses dan posisi.
Alih-alih menjadi penyeimbang atau pengingat moral bagi kekuasaan, mereka justru berlomba-lomba menjilat penguasa dan membenarkan segala kebijakannya, demi jabatan atau keuntungan pribadi. Dalam kondisi seperti ini, kekuasaan pun kehilangan ruang koreksi, dan kritik dianggap ancaman, bukan masukan.
Syahganda juga tampaknya (atau mungkin pura-pura) lupa bahwa kekuasaan Prabowo sendiri lahir dari tinja-tinja politik warisan Jokowi. Faktanya, Prabowo saat ini menjalankan kekuasaan dalam kubangan yang sama—kubangan yang selama satu dekade terakhir disesaki *jejak otokrasi korup era Jokowi.* Sejak awal, menjadi tidak masuk akal untuk berharap Prabowo bisa, apalagi berani, keluar dari belenggu politik yang membesarkannya. Kekuasaannya sejak lahir sudah belepotan “tinja kekuasaan” Jokowi.
Memang, secara atribut personal dan gaya kepemimpinan, Prabowo bisa jadi berbeda dari Jokowi. Namun dalam watak kekuasaan, keduanya sebangun, memiliki irisan cukup tebal.
Dalam praktik pemerintahan, *Mazhab Pembangunanisme* yang mengejar pertumbuhan ekonomi dan kemegahan infrastruktur fisik dengan menafikan pembangunan manusia, demokrasi dan HAM masih dilanjutkan. Perbedaan antara keduanya hanya pada narasi, atau *omon-omon* meminjam istilah Prabowo sendiri. Pilihan kebijakan dan desain program lebih ditentukan insting dengan jubah ideologi kerakyatan, berpola sentralistik, tidak menghargai ilmu pengetahuan lewat riset berbasis bukti (_evidence-based research_), dan sekadar ganti merek, namun isinya sama saja.
Singkatnya, Prabowo tidak hanya mewarisi, tetapi juga melanjutkan praktik *negara gagal* yang diproduksi Jokowi selama 10 tahun. Ini tentu menjadi “alarm” bagi siapa pun yang masih berharap pada arah perbaikan dan kemajuan bangsa.
Yang lebih mengkhawatirkan, tinja-tinja di sekeliling kuasa Prabowo justru bisa berfungsi sebagai *pupuk organik* yang menyuburkan kembali praktik otokrasi dan korupsi dalam bingkai *malevolent authoritarianism*. Ketika kekuasaan dikelilingi banyak penjilat dan aktor tak berintegritas, maka ia dengan mudah terjebak dalam ilusi legitimasi, sekaligus kehilangan arah keberpihakan pada rakyat.
Dengan demikian, harapan Syahganda – yang mungkin mewakili harapan banyak orang – agar Prabowo menyingkirkan “tinja-tinja di sekelilingnya” tampak *seperti pungguk merindukan bulan.
Oleh: Abdurrahman Syechbubakar
