Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, melontarkan kritik keras terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang dinilainya telah kehilangan substansi kedaulatan rakyat. Dalam diskusi rutin yang digelar pada Kamis malam (22/01/2026), Sutoyo menyebut bahwa partai politik dan lembaga perwakilan rakyat telah menjelma menjadi alat transaksi kekuasaan elite dan pemilik modal.
Menurut Sutoyo, praktik politik hari ini tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat sebagaimana mandat konstitusi, melainkan lebih berfungsi sebagai mekanisme jual-beli pengaruh dan kekuasaan. Rakyat, kata dia, hanya diposisikan sebagai objek lima tahunan dalam pemilu, lalu ditinggalkan setelah suara dikumpulkan.
“Kedaulatan rakyat tidak hilang dengan sendirinya, tetapi dibajak dan dirampok secara sistematis oleh elite partai yang bersekutu dengan kekuatan modal,” tegas Sutoyo.
Dalam paparannya, Sutoyo menggambarkan partai politik saat ini lebih berperan sebagai perantara kepentingan oligarki ketimbang sebagai penyalur aspirasi rakyat. Ia menyebut fenomena ini selaras dengan Teori Hukum Besi Oligarki yang dikemukakan sosiolog Robert Michels, di mana organisasi politik pada akhirnya dikuasai segelintir elite.
Elite partai, lanjut Sutoyo, lebih fokus mempertahankan kekuasaan, akses anggaran, dan relasi dengan pemodal, sementara kepentingan konstituen perlahan disisihkan.
Sutoyo juga menyinggung konsep Partai Kartel yang dijelaskan oleh ilmuwan politik Richard Katz dan Peter Mair. Dalam praktiknya, partai-partai yang seharusnya berkompetisi justru saling berkolaborasi demi menjaga status quo.
Akibatnya, perdebatan kebijakan di lembaga perwakilan kehilangan daya kritis. Keputusan strategis lebih sering diambil melalui kompromi elite, bukan pertarungan gagasan demi kepentingan publik.
“Pemilu tetap digelar, tetapi pilihan rakyat menjadi semu. Siapa pun yang menang, kebijakannya melayani kelompok yang sama,” ujar Sutoyo.
Dari sudut pandang ekonomi politik, Sutoyo menyoroti kuatnya pembajakan regulasi. Proses legislasi dinilai sarat kepentingan donor dan kelompok usaha besar. Undang-undang yang lahir pun lebih berpihak pada pemilik modal ketimbang kebutuhan rakyat luas.
Kondisi ini, menurutnya, menjadikan APBN dan APBD sebagai sumber daya yang terus dikuras untuk kepentingan elite, sementara rakyat hanya menerima dampak kebijakan yang tidak adil.
Masalah lain yang disorot adalah jarak representasi antara wakil rakyat dan pemilihnya. Sutoyo menilai banyak anggota legislatif lebih tunduk pada pimpinan partai dibandingkan kepada rakyat yang memilih mereka, terutama karena ancaman pergantian antar waktu (PAW).
“Di titik ini, kedaulatan berpindah dari rakyat ke tangan elite partai,” tegasnya.
Sutoyo menyimpulkan bahwa Indonesia tengah mengalami degradasi demokrasi. Prosedur demokrasi memang masih berjalan, tetapi substansinya telah terkikis. Rakyat hanya dijadikan legitimasi formal, sementara keputusan politik sesungguhnya ditentukan oleh segelintir elite dan kekuatan modal.
“Ini bukan sekadar krisis politik, tetapi krisis kedaulatan rakyat,” pungkas Sutoyo.
