Proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan kembali menuai kritik tajam. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, SH, MH, menilai proyek bernilai sekitar Rp1,3 triliun tersebut sarat persoalan dan berpotensi menimbulkan dampak politik bagi Gubernur DKI Jakarta Pramono, jika tidak segera dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut Ali Lubis, berbagai keluhan warga seperti bau menyengat, keresahan lingkungan, hingga potensi gangguan kesehatan menjadi indikasi kuat bahwa RDF Rorotan dibangun dengan perencanaan yang lemah dan kajian lingkungan yang tidak transparan.
“Anggaran triliunan rupiah seharusnya menjamin perencanaan matang, teknologi siap, dan mitigasi dampak lingkungan yang komprehensif. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Warga resah, bau menyengat, dan persoalan kesehatan muncul,” kata Ali dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Ia menegaskan, kegagalan ini tidak bisa dilepaskan dari buruknya tahap perencanaan awal. Mulai dari pemilihan lokasi, kesiapan teknologi, kapasitas pengolahan, hingga dampak terhadap permukiman warga sekitar dinilai tidak dikaji secara serius.
Ali juga menyoroti dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang hingga kini dinilai tertutup dan tidak pernah dibuka secara transparan kepada publik. Padahal, AMDAL seharusnya menjadi instrumen perlindungan masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.
“Dampak bau, kesehatan warga, lalu lintas truk sampah, hingga potensi pencemaran lindi seharusnya menjadi fokus utama AMDAL. Fakta bahwa masalah-masalah ini muncul di lapangan menimbulkan dugaan kuat bahwa AMDAL disusun asal-asalan dan tidak dijalankan sebagai pedoman,” tegasnya.
Dalam konteks pemerintahan daerah, Ali mengingatkan agar Gubernur Pramono tidak ikut menanggung “getah politik” dari proyek yang sejak awal dibangun di atas fondasi perencanaan yang rapuh.
Peringatan itu menguat setelah Gubernur Pramono memutuskan kembali menghentikan uji coba RDF Rorotan, menyusul keluhan warga yang bahkan disampaikan secara langsung sambil menangis di hadapan gubernur.
“Ketika rakyat harus menangis agar keluhannya didengar, itu tanda ada yang keliru sejak awal. Jika penderitaan warga baru disadari setelah tangisan, maka evaluasi total adalah keharusan moral,” ujar Ali.
Ia menilai, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa dampak RDF Rorotan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi sudah menyentuh aspek kemanusiaan dan psikologis warga.
Karena itu, Ali Lubis mendesak evaluasi total terhadap proyek RDF Rorotan, termasuk membuka dokumen AMDAL ke publik, memastikan kepatuhan pelaksanaan di lapangan, serta menilai ulang kelayakan operasionalnya.
“Jika proyek ini terbukti belum layak, maka penghentian sementara adalah langkah rasional dan bertanggung jawab. Jakarta butuh solusi sampah yang serius, bukan proyek mahal yang justru menyisakan masalah,” pungkasnya.
