Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya profesor terkenal yang mengejek program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dimaknai sebagai kritik untuk perbaikan bangsa Indonesia.
Prabowo tidak perlu bawa perasaan alias Baper ketika ada profesor yang mengkritik keras bahkan mengejek MBG.
Kritik akademik lahir dari metodologi, data, dan etika keilmuan. Ia tidak bergerak oleh sentimen politik jangka pendek, melainkan oleh keinginan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Karena itu, respons paling tepat dari kekuasaan bukanlah keluhan, melainkan penghargaan terhadap keberanian intelektual yang menjaga kualitas demokrasi.
Program MBG memang memuat harapan besar: memperbaiki gizi anak, menekan stunting, serta membangun generasi sehat bagi masa depan Indonesia. Namun harapan besar selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab besar. Anggaran yang sangat signifikan menuntut transparansi tinggi, tata kelola bersih, serta pengawasan berlapis. Tanpa itu, program mulia berpotensi bergeser menjadi ladang kepentingan ekonomi segelintir pihak.
Di titik inilah kritik profesor menemukan relevansinya. Pertanyaan tentang efisiensi anggaran, mekanisme distribusi, kualitas makanan, hingga potensi konflik kepentingan bukanlah bentuk penolakan terhadap tujuan program. Justru sebaliknya, kritik tersebut berupaya memastikan tujuan kemanusiaan MBG tidak tercemar oleh praktik bisnis yang mengaburkan orientasi pelayanan publik.
Temuan adanya siswa mengalami keracunan makanan memperkuat kebutuhan evaluasi menyeluruh. Peristiwa tersebut bukan hanya soal teknis dapur atau distribusi logistik, tetapi menyangkut standar keamanan pangan, sistem pengawasan, serta kesiapan infrastruktur pelaksana di lapangan. Dalam kebijakan publik, satu insiden kecil dapat menjadi penanda adanya celah struktural yang lebih besar. Mengabaikannya berarti mempertaruhkan keselamatan generasi muda.
Kepemimpinan diuji bukan ketika menerima pujian, melainkan ketika menghadapi kritik. Seorang pemimpin besar tidak melihat kritik sebagai serangan pribadi, tetapi sebagai energi korektif. Dengan perspektif demikian, kritik profesor terhadap MBG dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan—memperkuat sistem, menutup celah korupsi, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berubah menjadi manfaat nyata bagi anak-anak bangsa.
Lebih jauh, polemik ini menunjukkan pentingnya hubungan sehat antara negara dan dunia akademik. Kampus bukan oposisi negara, dan pemerintah bukan musuh ilmu pengetahuan. Keduanya seharusnya berdiri dalam kemitraan etis: negara menyediakan ruang kebebasan berpikir, akademisi menghadirkan pengetahuan yang memandu kebijakan. Ketika relasi ini terjaga, kualitas demokrasi ikut terangkat.
MBG pada akhirnya bukan hanya soal makanan bergizi. Ia menjadi cermin cara negara mengelola kepercayaan publik. Transparansi, keterbukaan terhadap kritik, serta kesediaan memperbaiki diri menentukan apakah program ini dikenang sebagai tonggak kesejahteraan atau justru contoh kegagalan tata kelola.
Sejarah selalu mencatat bahwa bangsa yang besar bukan bangsa tanpa kritik, melainkan bangsa yang mampu mendengar kritik lalu berubah menjadi lebih baik. Dalam konteks itu, suara profesor bukan hambatan bagi pemerintah, tetapi penuntun agar kebijakan tetap berada di jalur kepentingan rakyat. Dan di situlah kepemimpinan menemukan makna terdalamnya.
Oleh Nano Hendi Hartono, wartawan senior
