Pernyataan keras datang dari Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi yang menilai arah kepemimpinan nasional berada dalam bayang-bayang kekuatan oligarki. Kritik tersebut merujuk pada berbagai pidato serta langkah politik Presiden Prabowo Subianto sepanjang 2024 hingga awal 2026 yang kerap menegaskan komitmen mempertahankan kedaulatan negara.
Menurut Sutoyo, retorika “berdiri di depan menjaga kedaulatan” justru berbanding terbalik dengan rangkaian pertemuan presiden bersama kelompok pengusaha besar. Ia menyinggung pertemuan Presiden dengan aktivis Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat pada 30 Januari 2026, serta deklarasi gerakan tersebut di Gedung Joang 45 pada 10 Februari 2026 yang dinilai minim daya tawar politik.
Pada waktu hampir bersamaan, Presiden disebut menggelar pertemuan tertutup selama empat jam dengan sejumlah pengusaha besar di kediamannya di Hambalang, Bogor. Agenda itu dikaitkan dengan gagasan kolaborasi “Indonesia Incorporated” guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sutoyo juga menyoroti pola serupa yang terjadi sebelumnya. Pada Maret 2025, Presiden mengundang sejumlah konglomerat ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) serta dinamika ekonomi global. Tokoh bisnis yang disebut hadir antara lain Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Chairul Tanjung, dan Tomy Winata.
Ia menilai praktik kedekatan kekuasaan dengan pemodal besar bukan fenomena baru. Menjelang akhir masa jabatan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga diketahui bertemu dengan keluarga Mochtar Riady dari Lippo Group.
Dalam pandangan Sutoyo, jika arah kebijakan strategis negara lebih banyak dibahas dalam lingkaran pertemuan terbatas antara presiden dan elite bisnis, maka fungsi kabinet menjadi dipertanyakan. Ia menyebut narasi sinkronisasi pemerintah dan pelaku usaha kerap dikemas sebagai upaya stabilisasi ekonomi, namun berpotensi menjauhkan kedaulatan rakyat dari pusat pengambilan keputusan.
Sutoyo juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo saat bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping, di mana Prabowo menegaskan akan melanjutkan capaian dan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Bagi Sutoyo, kesinambungan tersebut memperlihatkan kesamaan lanskap relasi kekuasaan antara pemerintahan lama dan baru terhadap kelompok oligarki.
Ia menutup kritiknya dengan mempertanyakan arah gerakan “Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat”. Menurutnya, upaya merebut kedaulatan akan sulit terwujud apabila pendekatan kebijakan masih berada dalam kerangka pikir yang sama dengan kekuatan ekonomi yang dikritik.
Pandangan tersebut menambah daftar kritik publik terhadap relasi negara, kekuasaan politik, dan kepentingan ekonomi besar—sebuah perdebatan yang diperkirakan terus mengemuka dalam dinamika pemerintahan ke depan.
