Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, mengaku menerima serangkaian teror melalui pesan teks dan percobaan telepon setelah BEM UGM menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah.
Teror tersebut dialami Tiyo setelah BEM UGM mengirimkan surat terbuka kepada UNICEF pada Jumat (6/2/2026). Surat itu merespons tragedi bunuh diri seorang anak di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga tidak mampu membeli alat tulis sekolah.
“(Teror) pesan teks dan telepon. Saya sudah tanya ke anggota yang lain dan mereka enggak mendapatkan teror,” kata Tiyo ditemui di Bundaran UGM, Sleman, Jumat (13/2/2026).
Tiyo menegaskan teror hanya menargetkan dirinya. Meski demikian, dia menyatakan tidak menganggapnya sebagai ancaman.
“Prinsip saya adalah something doesn’t kill you will make you stronger. Saya yakin negara, pemerintah enggak akan bunuh saya,” ujarnya.
Tiyo menyebutkan pihak Direktorat Kemahasiswaan UGM telah menyatakan komitmen untuk melindungi mahasiswa dari ancaman serupa. Tiyo juga menceritakan pernah mengalami teror yang lebih dramatis di masa lalu, yakni saat dihubungi untuk datang ke istana dan bertemu Menteri Sekretaris Negara.
Setelah menolak undangan tersebut dan dalam perjalanan kembali ke Yogyakarta, dia menerima telepon yang menanyakan keberadaannya di kereta dan ancaman akan dizolimi.
Tiyo juga mengkritik prioritas pemerintah Indonesia yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan warga. BEM UGM menyoroti ironi ketika seorang anak di NTT gagal membeli buku dan pena seharga Rp10.000, sementara pemerintah mengalokasikan Rp16,7 triliun ke BUMN dan Rp335 triliun untuk program “Makan Bergizi Gratis” yang disebutnya “Maling Berkedok Gizi”.
“Pemerintah masih kalau bahasa Qur’an-nya itu Summun bukmun ‘umyun fahum laa yarji’uun. Jadi udah buta, tuli, bisu, dan enggak mau berpikir,” tutur Tiyo.
Kondisi ini, menurutnya, memerlukan peran dunia internasional. Dia mengajak “warga dunia” untuk menegur pemerintah Indonesia yang dinilai salah meletakkan prioritas.
Tiyo menyebut, BEM UGM bersyukur atas bantuan pensiunan UNICEF yang telah menghubungi mereka. Bantuan tersebut berupa penyampaian pesan langsung ke Catherine Russell, Executive Director of UNICEF, melalui email pribadinya.
“Kami sedang usahakan itu semoga segera ada respon. Tapi kalau pun tidak ada respon, saya pastikan bahwa Catherine Russell sudah membaca pesan kita,” imbuhnya.
Menurut Tiyo, prioritas pemerintah Indonesia seharusnya adalah peningkatan pendidikan dan kesehatan warganya, bukan pada konsolidasi politik supaya di 2029 Prabowo jadi presiden lagi.
“Tragedi ini meruntuhkan seluruh pencapaian statistik pemerintah RI yang dipamerkan Presiden Prabowo ketika Rakornas. Angka-angka itu jelas jauh dari realitas masyarakat. Presiden Prabowo hidup dalam imajinasinya sendiri,” pungkas Tiyo.(Sumber)
