Di tengah jeritan rakyat yang makin berat memikul beban hidup, wacana efisiensi anggaran terdengar seperti slogan tanpa jiwa. Pemerintah berkali-kali berbicara tentang pengetatan belanja negara, tentang disiplin fiskal, tentang prioritas pembangunan. Namun di lapangan, publik menyaksikan paradoks: proyek-proyek bernilai fantastis tetap berjalan, bahkan ketika kebutuhan dasar masyarakat belum tertangani dengan layak.
Salah satu yang mengundang tanda tanya besar adalah proyek impor mobil pikap dari India yang dikaitkan dengan operasional Koperasi Merah Putih. Informasi yang beredar menyebutkan nilai proyek ini mencapai triliunan rupiah dan bahkan telah dibayarkan uang muka dalam jumlah besar. Publik tentu berhak bertanya: untuk siapa sebenarnya proyek ini? Apakah benar-benar untuk penguatan ekonomi rakyat, atau sekadar menjadi ladang bisnis baru bagi segelintir pihak?
Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, ketika harga kebutuhan pokok fluktuatif dan daya beli masyarakat melemah, keputusan membelanjakan triliunan rupiah untuk impor kendaraan terasa jauh dari empati sosial. Lebih ironis lagi jika harga pembelian disebut-sebut melebihi harga pasar. Jika benar demikian, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efisiensi, tetapi juga integritas pengelolaan keuangan negara.
Koperasi sejatinya adalah soko guru ekonomi rakyat. Semangatnya adalah gotong royong, kemandirian, dan pemberdayaan anggota. Namun koperasi tidak pernah dibangun di atas fondasi proyek raksasa yang serba terpusat dan mahal. Koperasi tumbuh dari bawah, dari kebutuhan riil anggota, bukan dari distribusi aset yang belum tentu sesuai dengan karakter dan kapasitas masing-masing daerah.
Pertanyaannya sederhana: apakah seluruh koperasi benar-benar membutuhkan mobil pikap impor? Apakah tidak ada alternatif produksi dalam negeri? Mengapa tidak memberdayakan industri otomotif nasional atau UMKM karoseri lokal? Jika tujuan utamanya adalah menggerakkan ekonomi rakyat, seharusnya efek bergandanya menyentuh sebanyak mungkin pelaku usaha domestik.
Selain proyek impor mobil, publik juga menyoroti program MBG yang dalam setahun dikabarkan menyedot anggaran triliunan rupiah. Program ini diklaim sebagai solusi strategis, namun tetap saja memunculkan perdebatan soal prioritas. Ketika ribuan guru honorer masih menerima gaji jauh di bawah standar kelayakan, ketika banyak sekolah kekurangan fasilitas dasar, dan ketika tenaga kesehatan di pelosok masih berjuang dengan sarana terbatas, penggunaan anggaran dalam skala masif untuk proyek-proyek besar patut dievaluasi ulang.
Bayangkan jika triliunan rupiah itu dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Mereka adalah fondasi masa depan bangsa. Dengan penghasilan yang layak, kualitas pendidikan dapat terdongkrak. Stabilitas sosial pun lebih terjamin. Investasi pada manusia selalu memberi dampak jangka panjang yang lebih kokoh dibanding belanja barang yang nilainya terdepresiasi dari tahun ke tahun.
Anggaran negara bukan milik pemerintah. Ia adalah amanah rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki justifikasi moral dan rasional. Transparansi menjadi kunci. Publik berhak mengetahui detail perencanaan, mekanisme pengadaan, skema pembiayaan, hingga analisis manfaatnya. Tanpa keterbukaan, ruang kecurigaan akan terus melebar.
Lebih dari sekadar soal angka, persoalan ini menyangkut sensitivitas sosial. Ketika rakyat diminta bersabar menghadapi kenaikan pajak, pengurangan subsidi, atau pengetatan bantuan sosial, pemerintah seharusnya memberi contoh pengelolaan anggaran yang sederhana dan berorientasi pada kebutuhan mendesak. Kepercayaan publik adalah modal politik yang tidak ternilai. Sekali terkikis, sulit dipulihkan.
Kritik terhadap proyek-proyek bernilai jumbo bukan berarti anti-pembangunan. Negara memang perlu bergerak, perlu berinvestasi, perlu mengambil keputusan strategis. Namun pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berpijak pada skala prioritas dan akuntabilitas. Di tengah keterbatasan fiskal, pilihan kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial seluas-luasnya.
Jika benar pemerintah berkomitmen pada efisiensi, maka evaluasi menyeluruh terhadap proyek impor mobil dan program MBG menjadi keharusan. Audit independen, keterlibatan lembaga pengawas, dan partisipasi publik akan membantu memastikan bahwa setiap rupiah bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperbesar beban negara.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan seberapa besar anggaran yang dihabiskan, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat. Di saat kesenjangan masih nyata dan kemiskinan belum tuntas, kebijakan anggaran harus mencerminkan keberpihakan. Negara yang kuat bukanlah negara yang gemar membelanjakan triliunan rupiah, melainkan negara yang mampu menempatkan anggaran sebagai instrumen keadilan sosial.
Ketika rakyat sengsara, kepekaan adalah keharusan. Tanpa itu, janji efisiensi akan tinggal sebagai retorika, dan anggaran negara berubah menjadi simbol jarak antara penguasa dan yang dikuasai.
Oleh: Nano Hendi Hartono, wartawan senior
