Tiga Fraksi di DPR yakni Partai Golkar, PKS dan PDIP secera terang-terangan mendukung penuh sikap Kementerian Luar Negeri RI, Bakamla dan seluruh jajaran TNI di dalam mensikapi aksi kapal RRT yang memasuki secara ilegal perairan Natuna.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan Indonesia memiliki hak berdaulat atas Wilayah Natuna berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) yang diakui dunia. Untuk itu negara manapun harus menghormati kedaulatan NKRI termasuk Cina.
“Natuna kedaulatan NKRI. Titik! Tidak ada selisih pandang terhadap Natuna sebagai wilayah NKRI dari perspektif hukum internasional. Klaim Cina atas Natuna adalah klaim sepihak yang melanggar hukum internasional. Tidak perlu ada negosiasi dan kompromi,” tegas Jazuli, Sabtu (4/1/2020).
Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai tepat protes keras yang dilayangkan Menteri Luar Negeri dengan memanggil Dubes Cina dan Nota Diplomatik langsung ke Pemerintah Cina di Beijing.
Menurut Jazuli, yang perlu ditekankan bukan kita yang mencari masalah, tapi setiap bentuk pelanggaran batas wilayah atas kedaulatan NKRI punya konsekuensi serius.
Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh sikap Kementerian Luar Negeri RI, Bakamla dan seluruh jajaran TNI di dalam mensikapi aksi kapal RRT yang memasuki secara ilegal perairan Natuna yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Tugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak bisa ditawar-tawar,” ujar politikus PDIP Ahmad Basarah di Jakarta, Sabtu (4/1/2020).
“Sikap Menteri Luar Negeri Indonesia, Bakamla, dan seluruh jajaran TNI sangat patriotik untuk tidak memberikan toleransi sedikitpun bagi kapal asing tanpa ijin menerobos wilayah kedaulatan NKRI,” tambahnya.
Basarah mengatakan, ketegasan Kementerian Luar Negeri bersama Bakamla dan TNI tersebut menjadi bukti bahwa di dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, Indonesia tidak pernah kompromi dan mundur sedikitpun.
“Terlebih apa yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan teritorial NKRI tersebut juga sesuai hukum internasional,” lanjut Wakil Ketua MPR tersebut.
Senada dengan PKS dan PDIP, Anggota Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi pun mendukung upaya pemerintah dan TNI dalam melindungi kedaulatan RI dari klaim sepihak (unilateral) Tiongkok atas Natuna.
“Sudah tidak perlu diperdebatkan lagi atau berunding soal hal ini, yang harus dilakukan adalah penegakan hukum dan operasi militer Kogabwilhan 1. Bila diperlukan, 18 operasi militer di wilayah Natuna untuk tahun 2020 ditambah, agar mampu menjaga 24 jam tiap hari,” kata Bobby, Sabtu (4/1/2020).
Setelah operasi militer, lanjut Bobby, pemerintah perlu mempertimbangkan aksi diplomatik lainnya termasuk evaluasi kerjasama-kerjasama ekonomi bilateral lainnya dengan Tiongkok.
Politikus Partai Golkar ini pun meminta pemerintah harus bersiap untuk berkonfrontasi dengan Tiongkok, walaupun ini hal terakhir yang harus dilakukan.
Melihat gelagat Tiongkok di Filipina barusan dan juga eskalasi hubungan Tiongkok dengan Vietnam, Brunei, Malaysia, Taiwan (yang merupakan “claimant state”, dimana RI bukan diantaranya).
“Tidak boleh ragu, walaupun Tiongkok saat ini berada di peringkat ke tiga sebagai investor terbesar di RI di tahun 2019,” kata ia.
Seperti diberitakan, sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut masuk perairan Indonesia pada 19 Desember 2019.
Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).
Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna. {teropongsenayan}
