Direktur Eksekutif Center for Indonesian Strategic Action (CISA), Herry Mendrofa, menduga ada kepentingan lain di balik keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang tetap melanjutkan impor mobil pikap dari India, meskipun menuai sorotan.
Menurut Herry, kebijakan tersebut bukan semata-mata soal kebutuhan operasional, melainkan bisa saja berkaitan dengan pertimbangan bisnis tertentu.
“Ya saya rasa (Agrinas) ada kepentingan lain, misalnya soal kemitraan dengan perusahaan dari India yang diduga lebih menguntungkan dari sisi profit atau kualitas bagi Agrinas,” ujar Herry kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya perjanjian bisnis yang sudah terlanjur disepakati sehingga kebijakan impor tetap dijalankan.
“Artinya meskipun DPR sudah menolak, barangkali perjanjian sudah ditandatangani atau semacamnya, maka mau tidak mau dilakukanlah kebijakan impor tersebut,” jelasnya.
Herry menilai proyek pengadaan tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran dan perlu diaudit secara terbuka.
“Apalagi ini menyangkut efektivitas kebijakan yang disetujui Presiden yang harus diketahui publik. Tentunya transparansi harus dilakukan,” pungkas Herry.
Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota, mengakui bahwa 1.000 unit mobil pikap dari total pesanan 105.000 unit asal India telah tiba di Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok.
Menurut Joao, kendaraan tersebut nantinya akan didistribusikan ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di berbagai daerah.
“Yang sudah pasti di sini yang sudah sampai di sini karena kita juga sampai hari ini sudah selesai membangun 1.357 unit,” ujar Joao dalam konferensi pers di Yodya Tower, dikutip Kamis (26/2/2026).
Namun, ia belum merinci wilayah distribusi kendaraan tersebut. Ia memastikan impor mobil pikap produksi Mahindra dan Tata akan tetap dilanjutkan tahun ini.
“Kalau diizinkan untuk kami suplai,” jelasnya.
Joao juga menyatakan pihaknya belum menerima keputusan resmi untuk menunda impor 105.000 unit pikap dari India. Ia menilai penolakan terhadap kebijakan tersebut lebih banyak datang dari individu, bukan keputusan resmi pemerintah.
“Yang menolak ini siapa? Karena saya ini kan BUMN. Saya pasti taat kepada pemerintah dan rakyat, jadi kami hanya amil, kami setia kepada negara dan rakyat, tidak kepada individu atau kelompok tertentu,” ujarnya.
Kendati demikian, ia menegaskan akan mematuhi keputusan pemerintah apabila impor tersebut dihentikan.
“Selama negara berpihak mendukung apa yang kami lakukan akan kami laksanakan. Tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risiko tadi saya sudah sampaikan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Joao berencana bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait kebijakan impor tersebut. Ia berharap DPR mendapatkan gambaran yang lebih utuh sebelum mengambil sikap.
Sebelumnya, Dasco meminta agar impor 105.000 unit mobil pikap tersebut ditunda hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan luar negeri.
Menurut Dasco, rencana impor tersebut perlu dikaji secara komprehensif, mulai dari sumber anggaran hingga skema pascajualnya, agar beban fiskal di masa depan dapat diperhitungkan dengan cermat.
“Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri,” ujar Dasco(Sumber)
