Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan respons cepat atas insiden penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dengan mengganti Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo. Langkah ini diambil di tengah dugaan keterlibatan oknum Badan Intelijen Strategis (Bais) dalam aksi kekerasan tersebut.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, pergantian Kabais bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah serius menangani persoalan hak asasi manusia (HAM), bahkan ketika dugaan pelanggaran melibatkan aparat negara.
Menurut Amir, dalam perspektif intelijen, keputusan tersebut memiliki makna strategis yang luas, baik untuk konsolidasi internal maupun pesan politik ke publik dan dunia internasional. Ia menjelaskan bahwa pergantian Kabais merupakan bentuk penegasan disiplin dalam tubuh intelijen, di mana setiap operasi harus berada dalam kendali komando dan sesuai dengan hukum. Dugaan keterlibatan oknum dalam kasus ini, jika terbukti, mencerminkan adanya potensi kelemahan dalam pengawasan internal serta risiko fragmentasi komando yang tidak bisa dibiarkan.
“Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, tetapi indikasi adanya gangguan dalam sistem kontrol intelijen. Karena itu, langkah cepat mengganti pimpinan menjadi penting untuk memulihkan kendali dan kepercayaan,” ujar Amir kepada wartawan, Kamis (25/3/2026).
Di sisi lain, langkah tersebut juga dinilai sebagai sinyal politik yang kuat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan mentoleransi praktik impunitas dalam pelanggaran HAM. Dalam konteks global, kata Amir, komitmen terhadap HAM menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi Indonesia di mata internasional, termasuk dalam kerja sama pertahanan dan hubungan diplomatik.
“Prabowo sedang membangun positioning bahwa Indonesia tetap demokratis, kuat secara militer, tetapi tetap menjunjung tinggi HAM. Ini penting dalam lanskap geopolitik saat ini,” jelasnya.
Amir juga mengingatkan bahwa jika kasus ini tidak ditangani secara transparan dan tuntas, dampaknya bisa meluas, mulai dari turunnya kepercayaan publik terhadap aparat keamanan hingga meningkatnya tekanan internasional terhadap Indonesia. Ia menilai, sejarah menunjukkan bahwa kekerasan terhadap aktivis kerap menjadi titik sensitif dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil.
Lebih jauh, kasus ini disebut sebagai ujian awal bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam membuktikan komitmennya terhadap supremasi hukum dan perlindungan HAM. Pergantian Kabais dinilai sebagai langkah awal yang penting, namun belum cukup tanpa diikuti proses hukum yang transparan dan reformasi sistem pengawasan intelijen.
“Pergantian jabatan itu shock therapy. Tapi publik menunggu langkah berikutnya: pengungkapan fakta, penegakan hukum, dan pembenahan sistem,” tegas Amir.
