Dua jam bukanlah waktu yang singkat untuk sekadar menyesap kopi dan bertukar kabar lebaran. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka pada Kamis (19/3/2026) lalu, jelas menyimpan pesan politik dan geopolitik yang sangat dalam.
Meski dibungkus dalam bingkai silaturahmi Idulfitri, durasi pertemuan yang mencapai 120 menit itu mengisyaratkan adanya pembahasan ‘kelas berat’ terkait nasib bangsa di tengah ketidakpastian global. Peneliti Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa, menilai momen ini sebagai langkah konstruktif, namun tetap menegaskan garis tegas posisi politik keduanya.
Silaturahmi di Tengah Posisi Oposisi
Ardha mencermati bahwa kehadiran Megawati merupakan susulan setelah dirinya berhalangan hadir dalam undangan silaturahmi Prabowo bersama para mantan pemimpin negara sebelumnya. Meski alasan resminya adalah bentrok jadwal dengan agenda internal PDI Perjuangan (PDIP), Ardha melihat ada pesan simbolis yang ingin disampaikan putri Proklamator tersebut.
“Menurut saya, kedatangan Megawati sekaligus menyatakan posisinya sebagai oposisi yang tetap berada di luar lingkar pendukung pemerintah,” tutur Ardha saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Minggu (22/3/2026).
Artinya, meski komunikasi personal berjalan hangat, secara ideologis dan posisi politik, Megawati tetap menjaga jarak aman sebagai penyeimbang kebijakan pemerintah Prabowo ke depan.
Topik yang tak kalah krusial adalah situasi geopolitik internasional. Dunia saat ini tengah menahan napas menyaksikan eskalasi konflik antara Israel/Amerika Serikat (AS) melawan Iran. Sebagai pemimpin negara dengan populasi Muslim besar, langkah Indonesia di panggung dunia sangat dinanti.
Ardha menyoroti perbedaan gaya diplomasi antara Megawati dan Prabowo. Megawati dinilai lebih responsif dan terbuka memberikan dukungan kepada Iran, terutama pasca-meninggalnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Di sisi lain, pemerintahan Prabowo cenderung lebih berhati-hati.
“Apakah kehati-hatian pemerintah ini demi menjaga kepentingan Indonesia di Board of Peace (BoP)? Dan apakah langkah ini akan berdampak pada hubungan Indonesia dengan AS, khususnya di bawah kepemimpinan Donald Trump yang merupakan tokoh sentral BoP?” jelas Ardha.
Tak hanya soal diplomasi rudal, pertemuan tersebut juga diduga menyinggung soal kebijakan tarif perdagangan AS yang kian mencekik. Indonesia tampaknya perlu belajar dari Malaysia yang baru-baru ini sukses melobi pembatalan perjanjian tarif dengan Washington.
Dampak perang di Timur Tengah bukan sekadar berita di televisi, melainkan ancaman nyata bagi kantong rakyat Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia yang melonjak jauh di atas asumsi APBN menjadi “bom waktu” bagi pemerintahan Prabowo.
Pertemuan dua jam tersebut diprediksi kuat membahas penyesuaian anggaran yang menyakitkan. Jika harga minyak tak kunjung turun, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan pahit: menaikkan harga BBM atau memotong anggaran program unggulan.
“Ini berakibat pada penyesuaian anggaran dari pos-pos yang telah ditetapkan. Apakah pemerintah akan menaikkan harga BBM, atau justru melakukan pemotongan anggaran pada program dengan proporsi besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG)?” ucap Ardha.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut memang berlangsung sangat intens. Menurut Pras, Megawati banyak berbagi pengalaman selama dirinya menjabat sebagai Wakil Presiden dan Presiden.
“Banyak sekali yang didiskusikan. Bagaimanapun, Ibu Mega memiliki pengalaman memimpin negara di era yang berbeda. Pertukaran pandangan ini penting untuk pertimbangan kemajuan bangsa,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Pras juga tak menampik bahwa isu geopolitik internasional menjadi bumbu utama dalam obrolan dua tokoh bangsa tersebut. Momen ini pun sempat diunggah Prabowo melalui akun Instagram pribadinya, menunjukkan kepada publik bahwa di tengah perbedaan posisi politik, komunikasi demi kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.(Sumber)
