Perang koalisi AS-Israel Vs Iran berdampak luas. Dunia terancam krisis minyak. Indonesia khususnya dalam posisi sulit akibat bergabung Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump dan perjanjian dagang AS-Indonesia yang tidak adil dan tidak setara itu.
Berbeda dengan Malaysia yang berani memutus kontrak Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan AS. Hasilnya kapal tanker Malaysia aman melalui Selat Hormuz. Malaysia pun dipuja puji oleh dunia Internasional. Sekadar Indonesia mengutuk Israel atas gugurnya 3 anggota TNI oleh Israel saja tak berani. Malang nian nasib negeriku!
Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif bahkan sejak tahun 1955 melalui Konferensi Asia Afrika, Indonesia telah menggaungkan politik bebas aktif. Tidak pro barat dan tidak pro timur. Non blok.
Sulit memungkiri bergabungnya Indonesia dalam BoP bentukan Donald Trump, politik luar negeri Indonesia yang dikenal bebas aktif menjadi politik luar negeri yang berpihak kepada negara penjajah terhadap Negara Palestina.
Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh kerena itu, penjajahan dimuka bumi harus dihapuskan.
Suka atau tidak suka. Bergabungnya Indonesia dalam BoP secara politik dan ekonomi merugikan Indonesia. Salahsatu dampaknya adalah kapal tanker milik Pertamina tidak bisa melintas Selat Hormuz. Sementara Indonesia tidak memiliki keuntungan baik secara politik maupun ekonomi bergabung dalam BoP. Malahan Indonesia harus setor ke BoP uang rakyat Rp17 triliun.
Akibatnya Indonesia dalam ancaman krisis minyak. Minyak subsidi terancam naik. Tampaknya tinggal menunggu momentum minyak subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar bakal naik.
Pertalite dan Bio Solar naik akan berdampak naiknya kebutuhan dasar rakyat. Sembilan bahan pokok bakal melambung tinggi. Sementara daya beli rakyat turun. Kondisi inilah bakal memicu gejolak sosial dan politik.
Tampaknya Presiden Prabowo sadar betul. Kenaikan minyak subsidi ditengah ekonomi rakyat sedang morat marit berisiko besar. Bisa memicu demo besar-besaran yang berpotensi ditunggangi pihak tertentu untuk melengserkan Presiden Prabowo dan menggantikannya dengan putra sulung Jokowi, Wakil Presiden yang ditenggarai tidak tamat SMA, Gibran Rakabuming Raka.
Provokasi memancing reaksi rakyat terkait proyeksi kenaikan minyak subsidi dan non subsidi telah beredar luas. Tak kurang Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad telah membantah rencana kenaikan minyak subsidi per 1 April 2026. Dua politisi Partai Gerindra ini “turun” gunung ikut meredam potensi gejolak massa terkait isu kenaikan minyak subsidi, Pertalite dan Bio Solar.
Untuk meredam kenaikan minyak subsidi Pemerintahan Presiden Prabowo memberlakukan Work From Home alias WFH bagi ASN sepekan sekali. WFH setiap hari Jum’at.
Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto kebijakan WFH bagi ASN sepekan sekali bisa mengirit APBN sebesar Rp6,2 triliun terutama dari pengurangan kompensasi BBM.
Masih menurut Menko Perekonomian, total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat sebesar Rp59 triliun,” kata Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers, Selasa (31/3/2026).
Yang agak membingungkan dari pernyataan Airlangga Hartarto adalah belanja BBM masyarakat. Seperti kita ketahui belanja BBM masyarakat berasal dari kantong rakyat yang tidak ada hubungannya dengan penghematan APBN dengan pemberlakuan WFH. Kenyataannya, subsidi BBM di APBN 2026 hanya Rp25,14 triliun. Lalu, dari mana angka Rp59triliun itu?
Hemat anggaran Rp6,2 triliun belum jelas apakah per pekan atau per bulan. Kalau hemat anggaran hanya Rp6,2 triliun per bulan. Tidak berdampak signifikan terhadap upaya Pemerintah Prabowo menekan defisit APBN tidak lebih dari 3 persen.
Bandingkan dengan anggaran MBG yang membutuhkan anggaran Rp1,2 triliun per hari atau Rp 22,3 triliun per bulan dengan asumsi anggaran MBG Rp268 triliun per tahun.
Kalau anggaran MBG Rp335 triliun per tahun atau Rp27,9 triliun per bulan akan berdampak signifikan terhadap upaya Pemerintah Prabowo menekan defisit APBN dibawah 3 persen. Sementara kebijakan WFH hanya menghemat APBN Rp6,2 triliun.
WFH dan kenaikan minyak subsidi bukan solusi. Solusinya adalah stop MBG. Itupun bila Presiden Prabowo ingin bertahan sampai 2029. Sebab, aroma operasi kudeta merangkak makin menyengat ditengah ancaman geopolitik global dan ancaman krisis ekonomi pertengahan tahun 2026 yang berpotensi tumbangnya Prabowo sebelum 2029.
Bandung, 12 Syawal 1447/1 April 2026
Tarmidzi Yusuf, Kolumnis
