Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, tidak hanya menjadi sorotan dari sisi hukum dan kemanusiaan, tetapi juga memantik analisis tajam dari perspektif intelijen dan geopolitik.
Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai terdapat indikasi kuat bahwa kasus ini telah ditarik ke dalam pusaran kepentingan politik yang lebih luas, bahkan diduga menjadi alat untuk menyerang Presiden Prabowo Subianto.
Dalam analisanya, Amir Hamzah menyebut bahwa sejak awal kasus ini mencuat, telah terlihat pola penggiringan opini di ruang publik, khususnya di media sosial. Narasi yang berkembang dinilai tidak sepenuhnya organik, melainkan terstruktur dan masif.
“Media sosial bergerak sangat cepat mengaitkan peristiwa ini dengan Presiden. Ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan ada indikasi operasi opini,” ujar Amir kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa dalam praktik intelijen modern, penggiringan opini publik kerap dilakukan melalui apa yang disebut sebagai information operation—yakni upaya sistematis untuk membentuk persepsi publik terhadap suatu tokoh atau peristiwa.
Lebih lanjut, Amir mengungkap adanya laporan mengenai teror yang diterima sejumlah aktivis mahasiswa, termasuk dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Teror tersebut berupa pesan WhatsApp misterius yang muncul menjelang diskusi terkait kasus Andrie Yunus.
Menurutnya, fenomena ini patut dicermati karena dapat menjadi bagian dari strategi untuk membangun narasi bahwa situasi negara sedang tidak aman atau represif.
“Ketika ada teror kepada mahasiswa yang hendak berdiskusi, lalu narasi yang dibangun adalah negara menekan kebebasan, ini bisa jadi skenario yang dirancang untuk delegitimasi kekuasaan,” jelasnya.
Salah satu poin yang disoroti Amir adalah upaya mengaitkan kasus ini dengan masa lalu Prabowo Subianto, khususnya isu penculikan aktivis pada era reformasi.
Ia menilai narasi tersebut sengaja diangkat kembali untuk memperkuat framing negatif terhadap Presiden.
“Ini teknik klasik. Menghidupkan kembali memori kolektif publik untuk memperkuat persepsi tertentu. Padahal konteksnya berbeda,” katanya.
Amir Hamzah juga menilai bahwa secara karakter, Prabowo dikenal sebagai sosok yang terbuka terhadap perbedaan pendapat. Latar belakang pendidikan dan pengalaman internasionalnya disebut membentuk gaya kepemimpinan yang lebih dialogis.
“Prabowo itu punya tradisi diskusi yang kuat. Dia terbiasa dengan perbedaan pandangan. Jadi narasi bahwa pemerintah alergi kritik perlu diuji secara objektif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti langkah Prabowo yang secara terbuka menyerahkan pengusutan kasus Andrie Yunus kepada aparat penegak hukum untuk dibongkar secara transparan.
“Kalau Presiden sendiri meminta kasus ini dibuka terang, justru ini menunjukkan tidak ada yang ditutup-tutupi. Di sini kita harus bertanya, siapa yang diuntungkan dari kegaduhan ini?” tambahnya.
Dari keseluruhan dinamika yang terjadi, Amir Hamzah menyimpulkan adanya kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan memanfaatkan kasus ini untuk tujuan politik.
Ia tidak secara spesifik menyebut aktor, namun menegaskan bahwa pola-pola yang muncul mengarah pada operasi yang terencana.
“Dalam dunia intelijen, kalau ada peristiwa, lalu langsung muncul narasi tunggal yang diarahkan ke satu tokoh, disertai tekanan psikologis seperti teror dan amplifikasi media sosial, itu biasanya bukan kebetulan,” tegasnya.
Kasus Andrie Yunus pada akhirnya tidak hanya menjadi ujian bagi penegakan hukum, tetapi juga bagi kualitas demokrasi di Indonesia.
Apakah publik mampu memilah antara fakta dan opini yang digiring, atau justru terjebak dalam arus informasi yang belum tentu sepenuhnya benar.
Amir Hamzah mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi setiap informasi yang beredar.
“Demokrasi membutuhkan kewarasan publik. Jangan sampai kita dijadikan objek operasi informasi tanpa kita sadari,” pungkasnya.
