Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, memicu perdebatan serius di kalangan akademisi, tokoh nasional, dan aktivis di Indonesia. Dalam diskusi yang digelar melalui Podcast SinKos, sejumlah narasumber menilai Indonesia perlu mengambil sikap lebih tegas dan strategis dalam merespons dinamika global yang semakin kompleks.
Diskusi tersebut menghadirkan berbagai tokoh, antara lain mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, akademisi Prof. Jafar TB, Akademisi asal Rusia Dr Nikita, serta sejumlah analis dan aktivis, dan dipandu oleh host aktivis Faizal Assegaf. Mereka menyoroti posisi Indonesia sebagai negara besar dengan peran strategis, namun dinilai masih cenderung lambat dalam merespons krisis internasional.
Salah satu pembahasan utama adalah menguatnya hubungan Indonesia dan Rusia di era Presiden Prabowo Subianto. Seorang akademisi asal Moskow, Dr. Nikita, menyebut kedua negara kini telah memasuki fase kemitraan strategis yang lebih intensif.
Menurutnya, penting untuk menghapus stereotip lama terhadap Rusia yang kerap dianggap sebagai negara komunis.
“Rusia saat ini adalah negara demokratis modern dengan masyarakat yang plural dan toleran, mirip dengan Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menekankan adanya kesamaan nilai antara kedua negara, terutama dalam hal toleransi antaragama dan kehidupan sosial yang kolektif.
Namun demikian, kritik tajam muncul terkait respons Indonesia terhadap konflik Iran. MS Kaban menilai Indonesia terlalu lambat dalam mengambil sikap, sehingga berpotensi merugikan kepentingan nasional di masa depan.
“Jika kita terlambat, maka kita akan menuai kerugian besar. Apa yang dilakukan Amerika dan Israel jelas mengganggu kedaulatan negara lain,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sebagai negara mayoritas Muslim dan anggota berbagai forum internasional, Indonesia seharusnya menunjukkan solidaritas yang lebih nyata.
Prof. Jafar menekankan bahwa konflik global saat ini harus menjadi momentum evaluasi besar bagi Indonesia, khususnya dalam aspek ketahanan energi dan strategi geopolitik.
Menurutnya, Indonesia perlu membaca arah perubahan dunia yang kini bergerak menuju sistem multipolar, dengan kekuatan baru seperti China, Rusia, dan Iran.
“Pilihan politik luar negeri harus tetap dalam koridor bebas aktif, tetapi juga harus tegas dan berorientasi pada kepentingan nasional,” ujarnya.
Ia juga mengkritik ketergantungan Indonesia terhadap sistem ekonomi global yang dinilai terlalu mahal dan berisiko terhadap kedaulatan negara.
Dalam diskusi tersebut, muncul pula gagasan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat energi regional. Salah satu usulan adalah pengembangan jalur logistik baru seperti North-South Corridor yang menghubungkan Rusia, Iran, hingga Asia Selatan.
Selain itu, pembangunan kilang minyak (refinery) dan fasilitas penyimpanan energi di wilayah seperti Kalimantan dan Sulawesi dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Sejumlah pembicara juga menyoroti dilema yang dihadapi Presiden Prabowo dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan global, termasuk Amerika Serikat, China, dan Rusia.
Di satu sisi, Indonesia harus menjaga stabilitas domestik dan investasi asing. Namun di sisi lain, tekanan geopolitik global membuat ruang gerak diplomasi menjadi semakin terbatas.
Seorang analis menyebut bahwa strategi Prabowo saat ini lebih berfokus pada menjaga stabilitas kekuasaan, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional.
Meski terdapat perbedaan pandangan, para narasumber sepakat bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memainkan peran lebih aktif dalam menjaga perdamaian dunia.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan sejarah kuat dalam diplomasi internasional, Indonesia dinilai mampu menjadi jembatan dialog antar kekuatan global.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus aktif, karena jika tidak, kita akan kehilangan momentum dan kepentingan kita sendiri,” ujar salah satu pembicara.
Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa konflik global saat ini bukan hanya ancaman, tetapi juga peluang bagi Indonesia untuk mengevaluasi arah kebijakan luar negeri, ketahanan energi, serta posisi strategis dalam tatanan dunia baru.
Dengan dunia yang semakin multipolar, Indonesia dituntut untuk lebih berani menentukan sikap—tidak hanya menjaga keseimbangan, tetapi juga memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih tegas dan terukur.
