Isu mengenai sosok James Frinzi kembali menjadi sorotan publik. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah membantah narasi yang menyebut Frinzi sebagai pelobi Yahudi yang mempertemukan Prabowo Subianto dengan Donald Trump maupun petinggi Israel.
Menurut Amir Hamzah, tudingan tersebut tidak memiliki dasar kuat dan cenderung spekulatif. Ia menegaskan bahwa profil Frinzi lebih tepat dikaitkan dengan dunia bisnis, khususnya perdagangan senjata, bukan sebagai aktor lobi politik internasional berbasis identitas tertentu.
“James Frinzi itu bukan pelobi Yahudi seperti yang dituduhkan. Dia lebih tepat disebut sebagai pedagang senjata yang memang pernah memiliki akses untuk bertemu pejabat, termasuk saat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
James Frinzi (51) diketahui merupakan pengusaha asal Texas, Amerika Serikat, yang sebelumnya berkarier di sektor telekomunikasi. Ia pernah menjabat sebagai CEO Goodman Networks, perusahaan kontraktor jaringan nirkabel yang sempat menjadi mitra utama AT&T.
Namun, kiprahnya di perusahaan tersebut diwarnai kontroversi. Frinzi disebut-sebut memiliki peran dalam dinamika yang berujung pada kebangkrutan Goodman Networks, termasuk dugaan masalah keuangan internal.
Setelah itu, ia memimpin Multiband Global, perusahaan berbasis di Austin yang bergerak di layanan teknologi jaringan, termasuk pengembangan 5G dan 6G, instalasi kabel, hingga keamanan elektronik.
Memasuki Juni 2023, Frinzi dilaporkan beralih ke sektor baru yang lebih sensitif: perdagangan senjata internasional. Ia mendirikan World Conquest LLC dan World Conquest Armory, dengan basis operasional di Texas dan telah mengantongi izin federal terkait aktivitas persenjataan.
Sejumlah laporan media investigasi internasional, seperti Texas Observer, menyebut bahwa Frinzi dalam kapasitasnya sebagai pelaku bisnis senjata sempat melakukan pendekatan atau lobi ke berbagai pejabat pertahanan, termasuk di Indonesia.
Dalam laporan tersebut, Frinzi disebut pernah melobi Menteri Pertahanan Indonesia, yang saat itu dijabat Prabowo Subianto, serta sejumlah pejabat di Qatar. Namun, tidak ada rincian terbuka mengenai bentuk kerja sama atau kesepakatan yang dihasilkan dari komunikasi tersebut.
Hingga kini, belum terdapat konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan RI terkait isi maupun hasil dari pertemuan tersebut.
Amir Hamzah mengingatkan agar publik tidak mudah terjebak dalam narasi yang belum terverifikasi, terlebih yang mengaitkan isu geopolitik dengan sentimen identitas.
“Yang harus dilihat adalah fakta bahwa dia seorang pebisnis yang berpindah ke industri senjata dan mencoba membuka akses pasar. Itu hal yang lazim dalam dunia bisnis pertahanan global,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pertemuan antara pelaku bisnis dan pejabat negara, terutama di sektor pertahanan, tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran, selama berada dalam koridor hukum dan transparansi.
