Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan nasional. Dalam pernyataannya, ia menyoroti pentingnya figur pemimpin yang tegas serta wakilnya yang cerdas untuk menghadapi kompleksitas tantangan bangsa ke depan.
Menurut Habib Umar, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan tingkat kemajemukan yang tinggi membutuhkan pemimpin dengan kapasitas besar—baik dari sisi karakter maupun intelektualitas. Ia menilai, kepemimpinan nasional tidak bisa lagi hanya bertumpu pada popularitas atau kekuatan finansial semata.
“Indonesia ini negara besar, penduduknya padat, dan sangat beragam. Jika ingin maju dan jaya kedepannya diperlukan pemimpin (presiden-red) yang tegas dalam mengambil keputusan dan wakilnya yang cerdas dalam merumuskan kebijakan. Itu syarat mutlak untuk membawa negara ini menjadi bermartabat,” ujarnya, kepada wartawan, Sabtu (11/4/2026).
Habib Umar juga mengajak publik untuk melakukan refleksi terhadap kondisi kepemimpinan saat ini. Ia mempertanyakan apakah pemimpin nasional sudah cukup tegas dalam mengambil sikap strategis, dan apakah wakil pemimpin telah menunjukkan kecerdasan dalam mengelola berbagai persoalan bangsa.
“Keadaan sekarang ini seperti mengocok ulang kesadaran kita. Apakah pemimpin kita sudah tegas? Apakah wakilnya sudah cerdas? Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama, untuk mewujudkan tujuan bangsa ini kedepan,” tegasnya.
Ia menilai bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga global. Persaingan geopolitik, ketahanan ekonomi, hingga transformasi digital membutuhkan kepemimpinan yang visioner dan berbasis kapasitas.
Lebih jauh, Habib Umar mengusulkan adanya regulasi yang mengatur standar minimal pendidikan bagi calon pemimpin nasional. Ia menyebut, pada Pemilu 2029 mendatang, perlu dipertimbangkan adanya undang-undang yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1).
“Ke depan, minimal S1. Bahkan kalau bisa lebih tinggi. Kita lihat di negara lain seperti Iran, anggota parlemen saja minimal S2. Ini menunjukkan pentingnya kualitas intelektual dalam mengelola negara ke depan,” katanya.
Menurutnya, standar pendidikan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi indikator awal dalam menjamin kapasitas berpikir strategis seorang pemimpin.
Dalam kesempatan itu, Habib Umar juga menyoroti persoalan klasik dalam demokrasi Indonesia, yakni tingginya biaya politik yang membuka ruang besar bagi praktik oligarki. Ia menilai banyak tokoh potensial gagal maju dalam kontestasi politik karena keterbatasan finansial.
“Sebenarnya Indonesia tidak kekurangan calon pemimpin yang tegas dan wakil yang cerdas. Masalahnya ada pada sistem pendanaan yang mahal. Yang bermain akhirnya oligarki,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa negara harus hadir untuk mengatasi persoalan tersebut dengan membangun sistem pembiayaan politik yang lebih adil dan transparan. Salah satu gagasan yang ia dorong adalah keterlibatan negara dalam pembiayaan pemilu secara lebih signifikan, guna menekan dominasi pemodal besar.
“Kalau negara tidak hadir, maka demokrasi kita akan terus dikuasai oleh kekuatan uang (oligarki). Ini berbahaya bagi masa depan bangsa,” tambahnya.
Di tengah dinamika politik yang kerap memecah belah, Habib Umar mengingatkan pentingnya menjaga persatuan sebagai fondasi utama bangsa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat baik tokoh agama maupun tokoh nasional untuk tidak terjebak dalam polarisasi, melainkan memperkuat semangat kebangsaan.
“Bangsa ini harus terus menggaungkan persatuan. Perbedaan itu keniscayaan, tapi jangan sampai merusak keutuhan negara,” tegasnya.
Ia berharap, ke depan Indonesia mampu melahirkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara karakter dan intelektual, tetapi juga mampu merangkul seluruh elemen masyarakat dalam satu visi kebangsaan.
“Saatnya semua tokoh bangsa bersatu. Baik tokoh agama maupun tokoh nasional dalam bingkai persatuan untuk Indonesia,” katanya.
