Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait dugaan kebocoran dokumen rahasia Amerika Serikat yang menyangkut kedaulatan udara Indonesia.
Dalam keterangannya, Amir menyebut bahwa kebocoran tersebut diduga terjadi saat Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Rusia dan bertemu Presiden Vladimir Putin.
Menurut Amir, dokumen yang disebut berasal dari lembaga intelijen AS, Central Intelligence Agency (CIA) mengungkap adanya rencana strategis Washington untuk memperoleh izin lintas udara menyeluruh (blanket overflight access) bagi pesawat militer mereka di wilayah Indonesia.
“Ini bukan sekadar isu teknis penerbangan, tapi menyangkut kedaulatan negara. Jika benar, maka ini adalah langkah besar dalam ekspansi militer AS di kawasan Indo-Pasifik,” ujar Amir dalam pernyataannya, Senin (13/4/2026).
Amir menjelaskan, laporan tersebut pertama kali mencuat dari media internasional The Sunday Guardian yang memuat dugaan adanya dokumen pertahanan rahasia terkait kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Dalam laporan itu disebutkan, pertemuan antara Prabowo Subianto dan Donald Trump pada Februari 2026 di Washington DC menjadi titik awal pembahasan.
Beberapa poin yang diklaim tercantum dalam dokumen tersebut antara lain:
-Izin bagi pesawat militer AS melintas di wilayah udara Indonesia untuk misi darurat, latihan, dan operasi tertentu
-Mekanisme berbasis notifikasi, bukan perizinan satu per satu
-Pembentukan jalur komunikasi langsung antara komando udara AS dan Indonesia
Amir menilai waktu munculnya dokumen ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik global, terutama saat Prabowo Subianto bertemu dengan Vladimir Putin.
“Momentum ini sensitif. Ada kemungkinan kebocoran ini bagian dari perang informasi atau tekanan geopolitik antara kekuatan besar,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia harus berhati-hati agar tidak terseret dalam rivalitas antara Amerika Serikat dan Rusia.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia maupun pihak Amerika Serikat terkait kebenaran dokumen tersebut. Selain itu, laporan tersebut masih bersumber tunggal dari The Sunday Guardian dan belum diverifikasi secara independen.
Amir pun mengimbau publik untuk tetap kritis, namun pemerintah diminta segera memberikan klarifikasi guna menghindari spekulasi yang dapat memicu keresahan publik.
“Kalau ini tidak benar, harus dibantah secara tegas. Kalau benar, publik berhak tahu sejauh mana kedaulatan kita dinegosiasikan,” tegasnya.
