Kritik tajam terhadap pengelolaan anggaran negara kembali mencuat. Pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi, melontarkan pernyataan keras terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai sarat persoalan transparansi dan akuntabilitas.
Dalam keterangannya, Muslim Arbi bahkan menyebut BGN layak dijuluki sebagai “Badan Garong Nasional”. Pernyataan ini merujuk pada sejumlah program pengadaan yang disebut-sebut bernilai fantastis, namun dinilai minim kejelasan dalam proses maupun urgensinya.
Muslim Arbi menyoroti beberapa pos anggaran di BGN yang dianggap janggal. Salah satu yang paling disorot adalah pengadaan motor listrik yang disebut mencapai nilai triliunan rupiah. Selain itu, pengadaan teknologi informasi (IT) juga disebut memiliki nilai serupa, tanpa penjelasan rinci mengenai spesifikasi maupun manfaat konkret bagi masyarakat.
“Pengadaan motor listrik, IT, hingga kebutuhan seperti kaus kaki, semua itu harusnya melalui mekanisme tender yang jelas dan transparan. Jika tidak, wajar publik curiga,” ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, pengelolaan anggaran dengan nilai besar tanpa keterbukaan justru membuka ruang penyimpangan. Ia menilai, lembaga yang seharusnya fokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat malah terjebak dalam praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Kritik utama yang disampaikan adalah soal transparansi. Muslim Arbi menilai bahwa publik tidak mendapatkan akses informasi yang memadai terkait proses pengadaan di BGN. Hal ini termasuk mekanisme tender, pihak-pihak yang terlibat, serta dasar penentuan anggaran.
Dalam sistem pemerintahan modern, kata dia, transparansi merupakan prinsip utama untuk mencegah praktik korupsi. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap lembaga negara akan terus menurun.
“Kalau tender tidak jelas, spesifikasi tidak dibuka, dan anggaran membengkak, maka publik berhak mempertanyakan. Ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk kontrol terhadap kekuasaan,” tegasnya.
Lebih jauh, Muslim Arbi menilai kondisi ini berpotensi melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ia mengingatkan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus memenuhi asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Dalam konteks ini, ia mendesak lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun tangan melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap BGN.
“Kalau ada indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum harus segera bertindak. Jangan sampai uang rakyat digunakan tidak semestinya,” ujarnya.
Kritik terhadap BGN ini juga dinilai berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah di bidang kesehatan dan gizi. Padahal, keberadaan BGN sangat penting dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Muslim Arbi menegaskan pentingnya reformasi di tubuh BGN. Ia meminta agar seluruh proses pengadaan dibuka ke publik, termasuk rincian anggaran dan pihak pelaksana proyek.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya untuk meredam kritik, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“Negara ini butuh lembaga yang bersih dan profesional. Kalau tidak, program sebesar apa pun akan kehilangan legitimasi di mata rakyat,” pungkasnya.
