Polemik mengenai dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas setelah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara dan meminta agar persoalan tersebut diselesaikan secara terbuka.
Pernyataan JK yang meminta agar ijazah asli Jokowi diperlihatkan ke publik demi mengakhiri kegaduhan politik nasional justru memicu gelombang reaksi keras dari berbagai pihak. Kritik, hujatan, hingga laporan ke kepolisian disebut bermunculan, terutama dari kelompok yang dinilai loyal terhadap mantan Presiden Joko Widodo.
Aktivis politik Yusuf Blegur menilai, respons berlebihan terhadap pernyataan JK menunjukkan adanya kegelisahan politik yang semakin nyata di sekitar lingkaran kekuasaan lama.
“Ketika JK hanya meminta solusi sederhana agar polemik selesai, justru yang muncul adalah serangan personal, framing negatif, hingga pembunuhan karakter. Ini menunjukkan persoalannya bukan sekadar ijazah, tetapi menyangkut legitimasi moral dan politik,” ujar Yusuf Blegur dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, alih-alih merespons secara bijak, sejumlah buzzer politik, influencer, hingga fungsionaris partai justru membangun narasi permusuhan terhadap JK. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk upaya pengalihan isu dari substansi utama yang dipersoalkan publik.
Sementara itu, Jokowi sendiri dinilai memilih sikap tenang dan tidak terlalu banyak memberikan penjelasan. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi disebut lebih menampilkan citra sebagai sosok sederhana dengan pernyataan seperti “saya hanya orang kampung” ketika isu tersebut kembali mencuat.
Namun bagi Yusuf Blegur, pola tersebut justru dianggap sebagai strategi pencitraan politik yang sudah lama digunakan.
“Jokowi terlihat santai, tetapi di belakang layar situasinya berbeda. Ketika JK sudah ikut bicara, ini bukan lagi suara aktivis biasa. Ini suara tokoh nasional yang memiliki bobot sejarah, politik, dan moral,” katanya.
Ia menilai posisi JK sangat berbeda karena rekam jejaknya yang panjang sebagai tokoh bangsa. Selain pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, JK juga dua kali menjadi wakil presiden dan dikenal aktif dalam berbagai misi perdamaian nasional maupun internasional.
“JK bukan orang sembarangan. Ia saudagar besar, tokoh Bugis dengan karakter kuat, berpengalaman dalam politik, bisnis, dakwah, dan kemanusiaan. Ketika beliau bicara, itu bukan basa-basi,” tegasnya.
Yusuf Blegur bahkan menyebut kritik JK sebagai tekanan politik serius yang dapat menjadi titik balik dalam pembahasan dugaan ijazah palsu yang selama ini terus bergulir di ruang publik.
Menurutnya, jika polemik ini tidak segera diselesaikan secara transparan, maka kepercayaan publik terhadap etika kepemimpinan nasional akan terus terkikis.
Ia juga menyinggung bahwa isu tersebut dapat menjadi bagian dari evaluasi lebih besar terhadap praktik kekuasaan yang dinilai sarat oligarki, manipulasi, dan pengabaian terhadap nilai-nilai demokrasi.
“Dari penyerobotan tanah hingga soal ijazah, publik sedang melihat akumulasi persoalan yang tidak bisa terus ditutup-tutupi. Jika JK sudah bicara, itu sinyal bahwa ada yang sangat serius,” ujarnya.
Di tengah konstelasi politik nasional di era pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, polemik ini dinilai berpotensi menjadi pemicu konsolidasi kekuatan politik baru yang mendorong pembenahan republik.
“Ini bukan sekadar soal dokumen, tetapi soal kejujuran, integritas, dan masa depan demokrasi Indonesia,” pungkas Yusuf Blegur.
