Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk membangun Kampung Nelayan Merah Putih di Pulau Miangas, Sulawesi Utara. Instruksi itu disampaikan langsung saat kunjungan Presiden ke wilayah terluar Indonesia tersebut pada Sabtu, 9 Mei 2026.
Dalam dialog bersama masyarakat pesisir dan nelayan Miangas, Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan wilayah terluar hidup dalam keterisolasian dan ketertinggalan. Menurutnya, nelayan di pulau perbatasan harus memperoleh fasilitas modern, dukungan armada tangkap, infrastruktur penyimpanan ikan, hingga akses distribusi hasil laut agar kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan.
Prabowo juga menyampaikan pemerintah akan memberikan bantuan kapal ikan berkapasitas 15 gross ton untuk mendukung aktivitas nelayan di kawasan perbatasan tersebut. Program itu menjadi bagian dari upaya besar pemerintah memperkuat ekonomi maritim sekaligus mempertegas kehadiran negara di titik-titik terluar Indonesia.
Pulau Miangas bukan wilayah biasa. Pulau kecil di utara Sulawesi itu merupakan salah satu titik paling strategis Indonesia karena berbatasan langsung dengan Filipina dan berada di jalur penting kawasan Pasifik. Dalam perspektif geopolitik, Miangas bukan sekadar pulau terluar, melainkan simbol kedaulatan Indonesia di kawasan utara.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah Prabowo membangun Kampung Nelayan Merah Putih di Miangas merupakan strategi besar yang memadukan pendekatan ekonomi, pertahanan, dan geopolitik sekaligus.
Menurut Amir Hamzah, selama ini kawasan perbatasan sering hanya dipandang sebagai wilayah administratif, padahal dalam praktik geopolitik modern, kawasan terluar merupakan benteng awal pertahanan nasional. Karena itu, pembangunan kampung nelayan bukan hanya proyek ekonomi rakyat, tetapi juga bagian dari desain pertahanan negara jangka panjang.
“Miangas memiliki posisi yang sangat strategis. Wilayah itu berada di jalur lintasan internasional dan berbatasan langsung dengan Filipina. Dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik, negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki militer besar, tetapi juga masyarakat perbatasan yang kuat, loyal, dan sejahtera,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, negara-negara besar saat ini tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan militer konvensional untuk menjaga wilayahnya. Mereka menggunakan pendekatan “human security” atau keamanan berbasis kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks itu, nelayan menjadi elemen penting pertahanan nasional.
Menurut Amir, nelayan sesungguhnya adalah “mata dan telinga negara” di laut. Mereka berada di garis depan, melihat langsung aktivitas kapal asing, pergerakan ilegal, penyelundupan, pencurian ikan, hingga potensi infiltrasi lintas batas.
“Nelayan di perbatasan memiliki fungsi strategis. Mereka bukan sekadar pencari ikan. Mereka adalah aktor sosial yang menjaga eksistensi negara di laut. Jika nelayan sejahtera, mereka akan menjadi kekuatan pertahanan sipil yang sangat penting,” katanya.
Amir Hamzah menilai kebijakan Prabowo tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pembangunan wilayah perbatasan. Jika sebelumnya pendekatan pemerintah cenderung administratif dan simbolik, kini mulai bergerak pada penguatan ekonomi masyarakat lokal sebagai fondasi pertahanan.
Ia menyebut pembangunan kampung nelayan modern dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kerawanan sosial di kawasan perbatasan. Selama ini, banyak nelayan di wilayah terluar menghadapi keterbatasan fasilitas, minimnya akses BBM, lemahnya rantai distribusi, serta ketergantungan ekonomi terhadap pasar luar negeri.
Kondisi tersebut, menurut Amir, berpotensi menimbulkan kerentanan keamanan apabila tidak ditangani serius. Di sejumlah kawasan perbatasan dunia, lemahnya ekonomi masyarakat pesisir sering dimanfaatkan jaringan penyelundupan, perdagangan ilegal, hingga aktor asing untuk membangun pengaruh.
“Karena itu pembangunan Miangas harus dilihat lebih luas. Ini bukan hanya membangun rumah nelayan atau pelabuhan ikan. Ini tentang membangun ketahanan nasional dari pinggiran,” ujarnya.
Ia juga melihat program Kampung Nelayan Merah Putih memiliki keterkaitan dengan dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang saat ini menjadi pusat perebutan pengaruh global. Kawasan laut di sekitar Indonesia utara semakin strategis karena menjadi jalur perdagangan internasional dan lintasan kepentingan negara-negara besar.
Dalam situasi tersebut, Indonesia dinilai harus memperkuat kehadiran nyata di wilayah perbatasan agar tidak hanya kuat secara hukum internasional, tetapi juga kuat secara sosial dan ekonomi.
Amir Hamzah mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di pulau terluar akan memperkuat legitimasi Indonesia secara geopolitik. Kehadiran masyarakat yang aktif, produktif, dan sejahtera menjadi indikator penting bahwa negara benar-benar hidup di kawasan tersebut.
“Dalam geopolitik modern, kedaulatan bukan hanya soal bendera dan pos militer. Kedaulatan adalah ketika masyarakat di perbatasan merasa negara hadir dan mereka memiliki masa depan,” katanya.
Ia menilai langkah Prabowo membangun Miangas juga dapat menjadi pesan strategis kepada dunia internasional bahwa Indonesia serius menjaga wilayah lautnya. Pendekatan kesejahteraan masyarakat pesisir dianggap lebih efektif dan berkelanjutan dibanding hanya mengandalkan pengerahan aparat keamanan.
Selain itu, pembangunan kampung nelayan modern dinilai berpotensi menciptakan pusat ekonomi baru di wilayah utara Indonesia. Dengan dukungan armada tangkap, cold storage, akses logistik, dan teknologi perikanan, Miangas dapat berkembang menjadi sentra perikanan strategis di kawasan perbatasan.
Amir Hamzah menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut akan menjadi model penting bagi pembangunan pulau-pulau terluar lainnya di Indonesia, terutama yang berbatasan langsung dengan negara asing.
“Kalau Miangas berhasil dibangun menjadi kampung nelayan modern yang maju dan sejahtera, maka itu akan menjadi simbol bahwa Indonesia mampu menjaga perbatasannya melalui kekuatan rakyat,” ujarnya.
