Praktisi media massa sekaligus Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat dan Executive Director HIAWATHA Institute, Benz Jono Hartono, melontarkan kritik tajam terhadap kemunculan film Pesta Babi yang dinilainya tidak sekadar karya seni, melainkan berpotensi menjadi instrumen propaganda modern untuk membentuk opini publik.
Dalam rilis yang disampaikan pada 11 Mei 2026, Benz menilai perkembangan industri perfilman global saat ini telah berubah menjadi bagian dari perang informasi modern. Menurutnya, film bukan lagi hanya media hiburan, tetapi telah menjadi alat ideologis yang mampu membangun persepsi, menggiring emosi massa, hingga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap negara dan kekuasaan.
“Publik tidak lagi diserang dengan peluru dan meriam, melainkan dengan narasi, simbol, emosi, dan pencitraan yang disisipkan melalui layar kaca,” tulisnya.
Benz mempertanyakan apakah film Pesta Babi benar-benar murni karya artistik atau justru bagian dari konstruksi opini yang diarahkan untuk membangun kebencian sosial, memperuncing konflik identitas, dan melemahkan legitimasi negara.
Ia menegaskan, sejarah dunia menunjukkan bahwa industri perfilman kerap dijadikan kendaraan propaganda oleh kekuatan besar global. Hollywood, menurutnya, selama bertahun-tahun bukan hanya pusat hiburan, tetapi juga alat penyebaran kepentingan geopolitik Barat.
“Mereka memahami satu hal penting, menguasai persepsi publik jauh lebih murah daripada menguasai negara dengan perang terbuka,” ujarnya.
Dalam pandangannya, propaganda modern kini bekerja melalui pola “soft destruction” atau penghancuran psikologis dan sosial secara perlahan. Masyarakat, kata dia, dibuat marah, frustrasi, lalu kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahannya sendiri. Negara diposisikan sebagai musuh rakyat, sementara tokoh-tokoh tertentu dibangun sebagai simbol heroik perlawanan.
Benz juga menyoroti peran media sosial dalam memperbesar efek propaganda tersebut. Potongan adegan film yang viral dinilai mampu memancing ledakan emosi kolektif dan menggiring opini publik secara sistematis.
“Yang berbahaya bukan hanya isi filemnya, tetapi jaringan narasi yang menyertainya di media sosial,” katanya.
Meski demikian, Benz mengakui kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun ia mengingatkan agar demokrasi tidak berubah menjadi operasi pembunuhan karakter terhadap bangsa sendiri.
“Ketika sebuah karya secara terus-menerus menanamkan kebencian, sinisme, dan penghinaan terhadap identitas nasional, maka publik wajib waspada bahwa ada agenda yang lebih besar daripada sekadar seni,” tegasnya.
Ia menilai Indonesia sebagai negara besar dengan posisi geopolitik strategis sangat rentan menjadi sasaran infiltrasi kepentingan asing melalui berbagai instrumen, termasuk media dan industri hiburan.
Karena itu, masyarakat diminta memiliki kesadaran kritis terhadap berbagai produk budaya yang berpotensi memecah belah rakyat, mengadu domba antarkelompok, atau melemahkan kepercayaan terhadap negara.
“Filem dapat menjadi alat pencerahan, tetapi juga bisa menjadi alat penghancuran kesadaran kolektif bangsa,” jelasnya.
