Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Sobirin Malian, melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai terlalu bergantung pada kenaikan pajak dan pungutan baru untuk menutup defisit anggaran negara.
Menurut Sobirin, pemerintah seharusnya lebih dahulu melakukan pembenahan internal dengan memangkas birokrasi gemuk dan membubarkan lembaga-lembaga yang dianggap tidak efektif dibanding terus membebani masyarakat.
“Setiap kali kas negara seret, formula yang dipakai selalu sama, naikkan pajak, pangkas subsidi, atau bikin pungutan baru. Rakyat terus dijadikan bantalan untuk menutupi defisit APBN,” ujar Sobirin dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).
Ia menilai kritik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait pembubaran lembaga negara yang tidak efisien merupakan tamparan serius bagi tata kelola pemerintahan saat ini.
Menurut Sobirin, persoalan utama fiskal negara bukan semata minimnya pemasukan, melainkan buruknya pengeluaran negara akibat birokrasi yang dinilai terlalu gemuk, lambat, dan rawan korupsi.
Ia menyebut banyak lembaga dan badan negara dibentuk lebih karena kepentingan politik dibanding kebutuhan pelayanan publik.
“Anggaran negara habis bukan untuk pembangunan, tetapi untuk memberi makan lembaga-lembaga tumpang tindih yang miskin output,” katanya.
Sobirin juga menyoroti banyaknya regulasi yang justru membebani pelaku usaha kecil dan sektor produksi rakyat. Ia menilai birokrasi yang tidak efektif cenderung memproduksi aturan berlapis demi mempertahankan eksistensi kelembagaannya.
“Kondisi ini membuat UMKM, petani, dan petambak menjadi korban regulasi yang berlebihan,” ujarnya.
Dalam pandangannya, langkah efisiensi yang pernah dilakukan Susi Pudjiastuti saat memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa menjadi contoh konkret. Sobirin menilai kebijakan pemotongan anggaran secara mandiri yang dilakukan Susi menunjukkan efisiensi tidak selalu menurunkan kinerja pemerintahan.
Ia pun mendorong pemerintah menerapkan konsep Kabinet Zaken, yakni pemerintahan yang diisi oleh kalangan profesional dan teknokrat, bukan sekadar kompromi politik kekuasaan.
“Lembaga negara harus diukur dari fungsi, bukan sekadar akomodasi politik. Jika tidak efektif, harus berani dievaluasi bahkan dibubarkan,” tegasnya.
Sobirin menambahkan, pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap efektivitas kementerian dan lembaga negara agar APBN tidak terus terbebani pemborosan birokrasi.
“Negara jangan bermental seperti lintah yang hanya tahu menghisap darah rakyatnya. Bersihkan dulu rumah tangga sendiri sebelum terus membebani masyarakat dengan pajak dan pungutan baru,” pungkasnya.
