Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Sobirin Malian, mengingatkan bahwa kebodohan dan ketidakmampuan pemimpin dalam menjalankan kekuasaan dapat menjadi bencana nasional yang dampaknya dirasakan lintas generasi.
Dalam pandangannya, negara tidak boleh dipimpin hanya berdasarkan popularitas atau pencitraan politik semata, melainkan harus mengedepankan kompetensi, integritas, dan meritokrasi.
“Melawan kebodohan itu melelahkan. Tapi membiarkan kebodohan berkuasa itu lebih melelahkan,” ujar Sobirin mengutip filsuf Prancis Voltaire, saat menjelaskan pentingnya kepemimpinan yang berbasis keahlian dan ilmu pengetahuan, Rabu (20/5/2026).
Menurut Sobirin, persoalan terbesar dari pemimpin yang tidak kompeten bukan hanya keterbatasan kemampuan akademik, melainkan sikap anti-kritik dan ketidakmauan untuk belajar. Kondisi itu, kata dia, sering kali melahirkan budaya penjilat dalam lingkaran kekuasaan.
“Ketika pemimpin tidak menguasai substansi persoalan, maka keputusan diambil bukan berdasarkan data dan ilmu pengetahuan, tetapi intuisi mentah dan kepentingan jangka pendek,” ujarnya.
Ia menilai situasi tersebut berbahaya karena membuat ruang pengambilan kebijakan diisi oleh kelompok yang hanya ingin menyenangkan penguasa. Akibatnya, para ahli dan orang-orang kompeten tersingkir dari sistem.
“Di titik itu, institusi negara mulai mengalami pembusukan dari dalam. Orang-orang cerdas tersingkir dan kendali negara perlahan berpindah ke oligarki dan pemodal,” tegasnya.
Sobirin juga menyoroti munculnya kebijakan-kebijakan kosmetik yang hanya berorientasi pada popularitas sesaat. Menurutnya, pemerintahan yang tidak memiliki arah intelektual yang kuat cenderung mengutamakan pencitraan dibanding kerja nyata.
“Kebijakan yang lahir tampak hebat di permukaan, populis secara instan, tetapi keropos dan merusak dalam jangka panjang,” katanya.
Ia menambahkan, ketika kegagalan mulai dirasakan masyarakat, pemerintah yang tidak kompeten biasanya akan mengalihkan perhatian publik melalui propaganda politik, eksploitasi emosi massa, hingga polarisasi sosial berbasis identitas.
“Rakyat akhirnya dibiarkan saling bermusuhan, sementara substansi persoalan bangsa tidak terselesaikan,” ujarnya.
Lebih jauh, Sobirin mengingatkan bahwa dampak dari kepemimpinan yang salah tidak berhenti setelah masa jabatan selesai. Kesalahan dalam kebijakan pendidikan, ekonomi, maupun tata kelola negara dapat menjadi beban bagi generasi berikutnya.
“Satu keputusan ekonomi yang ugal-ugalan hari ini bisa membebani anak cucu puluhan tahun ke depan,” katanya.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya sistem meritokrasi dalam tata kelola negara. Menurutnya, bangsa yang besar membutuhkan pemimpin yang berilmu, berintegritas, dan bijaksana.
“Menyerahkan urusan negara kepada yang bukan ahlinya adalah cara paling pasti untuk mengundang bencana bagi seluruh rakyat,” pungkasnya.
