Tanggal 21 Mei selalu membawa saya kembali pada suara-suara yang pernah memenuhi jalanan Yogyakarta. Suara peluit. Suara sandal yang berlari di aspal panas. Suara teriakan mahasiswa yang bercampur dengan bau asap ban dan keringat kecemasan. Pada masa itu, kami merasa sedang menulis sejarah dengan tangan sendiri. Kami percaya perubahan bisa lahir dari keberanian.
Saya masih ingat bagaimana wajah-wajah mahasiswa di kampus tampak lebih tua dibanding umur mereka. Krisis ekonomi membuat banyak orang kehilangan pegangan. Harga kebutuhan pokok naik. Orang tua mahasiswa mulai kesulitan mengirim uang bulanan. Di warung makan dekat kampus, pembicaraan tidak lagi soal tugas kuliah atau sepak bola, tetapi tentang harga beras, PHK, dan masa depan yang terasa gelap.
Di titik itulah reformasi menjadi harapan besar.
Kami turun ke jalan bukan karena ingin dikenang sebagai pahlawan. Kami turun karena merasa negara sedang berjalan terlalu jauh tanpa kontrol. Kekuasaan terlalu lama berada di satu tangan. Kritik dipandang ancaman. Mahasiswa dibungkam. Pers ditekan. Korupsi tumbuh seperti pohon besar yang akarnya masuk ke mana-mana.
Saat Presiden Soeharto akhirnya menyatakan berhenti pada 21 Mei 1998, banyak mahasiswa menangis. Ada yang berpelukan. Ada yang sujud syukur. Kami merasa sebuah pintu baru telah dibuka. Indonesia diyakini akan menjadi rumah yang lebih adil, lebih bersih, dan lebih manusiawi.
Namun setelah hampir tiga dekade berlalu, saya sering bertanya dalam hati: apakah reformasi benar-benar tiba untuk rakyat kecil?
Atau jangan-jangan reformasi hanya berganti wajah menjadi “Repotnasi”.
Istilah itu memang terdengar satir, tetapi banyak rakyat merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Reformasi menjanjikan kesejahteraan, namun yang datang justru berbagai kerepotan hidup. Mencari pekerjaan repot. Harga rumah repot dijangkau. Pendidikan mahal. Pelayanan kesehatan kadang terasa jauh. Petani repot dengan pupuk. Nelayan repot dengan solar. Anak muda repot mencari peluang kerja yang layak.
Bahkan untuk mencari sesuap nasi, banyak orang harus berjuang lebih keras dibanding masa-masa yang dahulu mereka kutuk.
Di kota-kota besar, saya melihat orang berangkat kerja sebelum matahari terbit dan pulang ketika anak-anak mereka sudah tidur. Di terminal, di pasar, di pinggir jalan, banyak rakyat hidup dalam ritme bertahan, bukan ritme menikmati hidup. Mereka bekerja bukan untuk naik kelas sosial, melainkan agar tidak jatuh lebih dalam.
Kadang saya bertanya: di mana hasil reformasi itu berlabuh?
Memang harus diakui, reformasi melahirkan banyak kemajuan. Kebebasan berbicara tumbuh jauh lebih luas. Media tidak lagi dibungkam seperti dulu. Pemilu berlangsung lebih terbuka. Presiden tidak lagi menjadi figur yang nyaris tak tersentuh kritik. Anak muda bisa menyampaikan pendapat melalui banyak ruang.
Tetapi demokrasi ternyata tidak otomatis menghadirkan keadilan ekonomi.
Kita berhasil membuka keran kebebasan, tetapi belum sepenuhnya berhasil membangun kesejahteraan yang merata. Politik menjadi sangat mahal. Kontestasi kekuasaan dipenuhi biaya besar. Pada akhirnya, banyak pemimpin terjebak dalam lingkaran kompromi dengan pemilik modal. Kekuasaan berubah menjadi arena transaksi kepentingan.
Rakyat lalu menjadi penonton yang setiap lima tahun dipanggil untuk memilih, setelah itu kembali ditinggalkan menghadapi kenyataan hidup yang keras.
Ironinya, generasi yang lahir setelah reformasi sering kali tidak lagi memahami apa yang sebenarnya diperjuangkan pada 1998. Mereka mengenal reformasi hanya dari buku pelajaran yang tipis. Padahal reformasi lahir dari luka sosial yang sangat dalam. Ada mahasiswa yang hilang. Ada keluarga yang menunggu anaknya pulang tanpa kepastian. Ada ketakutan yang dulu menjadi makanan sehari-hari.
Karena itu, reformasi semestinya bukan hanya diperingati sebagai momentum jatuhnya seorang presiden. Reformasi seharusnya menjadi pengingat bahwa kekuasaan wajib berpihak kepada rakyat.
Hari ini, tantangan bangsa tidak lagi sama seperti 1998. Musuh kita bukan hanya otoritarianisme, tetapi juga ketimpangan ekonomi, korupsi yang terus beradaptasi, serta kebijakan yang kadang jauh dari denyut kebutuhan rakyat kecil.
Kita hidup di era ketika gedung-gedung tinggi tumbuh cepat, tetapi banyak anak muda sulit membeli rumah. Teknologi berkembang luar biasa, tetapi lapangan pekerjaan tidak selalu tumbuh seimbang. Jalan tol dibangun di banyak tempat, tetapi di sisi lain ada petani yang bingung menjual hasil panen dengan harga layak.
Kemajuan akhirnya terlihat megah di permukaan, tetapi belum sepenuhnya terasa hangat di dapur rakyat.
Saya teringat suatu perjalanan ke sebuah desa beberapa tahun lalu. Di sebuah warung kopi sederhana, saya berbincang dengan seorang bapak paruh baya yang bekerja serabutan. Ia tidak bicara soal ideologi. Ia juga tidak peduli perdebatan elite politik di televisi. Yang ia pikirkan hanya satu: bagaimana besok keluarganya bisa makan.
Ketika saya bertanya apakah hidup sekarang lebih baik dibanding dulu, ia tersenyum tipis lalu berkata, “Dulu takut bicara, sekarang bebas bicara. Tapi perut tetap harus diisi.”
Kalimat itu terus tinggal di kepala saya.
Mungkin di situlah inti persoalannya. Reformasi berhasil membebaskan mulut rakyat, tetapi belum sepenuhnya membebaskan hidup rakyat dari kesulitan ekonomi.
Tentu kita tidak bisa romantis terhadap masa Orde Baru. Banyak ketidakadilan terjadi pada masa itu. Banyak suara dikunci. Banyak orang hidup dalam rasa takut. Namun reformasi juga tidak boleh diperlakukan seperti slogan suci yang tidak boleh dikritik. Reformasi harus terus dievaluasi agar tidak kehilangan arah.
Sebab ketika rakyat mulai merasa hidup makin sulit, demokrasi bisa kehilangan makna sosialnya.
Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan memilih pemimpin. Demokrasi juga harus menghadirkan rasa aman dalam bekerja, kepastian harga kebutuhan pokok, pendidikan yang terjangkau, dan harapan bahwa anak-anak rakyat kecil dapat hidup lebih baik dibanding orang tuanya.
Kalau semua itu belum hadir, maka reformasi akan terus dipelesetkan menjadi Repotnasi.
Saya percaya Indonesia masih memiliki harapan besar. Bangsa ini terlalu kaya untuk menyerah pada pesimisme. Anak-anak mudanya kreatif. Rakyatnya kuat menghadapi tekanan. Persoalannya adalah bagaimana negara benar-benar menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama, bukan hanya jargon pidato.
Reformasi belum selesai.
Ia belum selesai karena masih banyak rakyat yang bangun pagi dengan kecemasan tentang biaya sekolah anaknya. Ia belum selesai karena masih ada anak muda berijazah yang berkeliling membawa map lamaran kerja tanpa kepastian. Ia belum selesai karena masih ada petani yang bekerja keras tetapi tetap miskin.
Dan mungkin, selama rakyat masih merasa hidupnya repot untuk mendapatkan nasi, maka reformasi akan terus diuji oleh kenyataan hidup sehari-hari.
Dulu kami turun ke jalan membawa harapan besar tentang Indonesia yang lebih adil.
Hari ini, harapan itu masih ada.
Hanya saja, harapan itu membutuhkan keberanian baru: keberanian untuk jujur bahwa reformasi belum sepenuhnya tiba di meja makan rakyat kecil.
Oleh: Iwan Setiawan, alumni HI UMY dan aktivis Mapala
