Kritik yang disampaikan diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto memunculkan perdebatan di ruang publik. Sejumlah kalangan menilai kritik tersebut seharusnya dipandang sebagai masukan profesional yang lahir dari pengalaman panjang di bidang diplomasi, bukan direspons secara emosional.
Pengamat hubungan internasional Ahmad Basri menilai sosok Dino Patti Djalal memiliki kapasitas dan rekam jejak yang tidak dapat dipandang sebelah mata dalam membahas kebijakan luar negeri Indonesia.
“Dino merupakan salah satu diplomat senior Indonesia yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia diplomasi. Berbagai penugasan strategis pernah dijalankannya hingga mencapai posisi Wakil Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” ujar Ahmad Basri dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).
Menurut Ahmad Basri, bagi kalangan akademisi dan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Dino selama ini dikenal sebagai figur yang menginspirasi banyak generasi muda untuk berkarier sebagai diplomat.
Ia menjelaskan bahwa profesi diplomat bukan pekerjaan yang dapat dijalani oleh sembarang orang. Seorang diplomat harus melewati proses seleksi yang ketat, menguasai bahasa asing, memahami dinamika politik internasional, serta memiliki kemampuan analisis yang mendalam terhadap perkembangan geopolitik global.
Karena itu, lanjutnya, ketika seorang diplomat senior menyampaikan kritik terhadap kebijakan luar negeri pemerintah, publik wajar memberikan perhatian terhadap substansi yang disampaikan.
Sebelumnya, sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Menurut Dino, intensitas perjalanan yang terlalu sering berpotensi menimbulkan persepsi kurang produktif dan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara.
Ahmad Basri menegaskan bahwa kritik tersebut seharusnya dipahami dalam kerangka evaluasi kebijakan publik yang lazim terjadi dalam negara demokrasi.
“Kritik tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah. Kritik juga dapat menjadi instrumen evaluasi agar suatu kebijakan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Namun demikian, Ahmad Basri menilai respons yang muncul dari pihak Istana terkesan lebih bersifat defensif dibanding menjawab substansi kritik yang disampaikan.
Melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pemerintah menjelaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden bukan merupakan bentuk pemborosan anggaran. Bahkan disebutkan bahwa apabila terdapat kekurangan biaya perjalanan, Presiden Prabowo menanggungnya secara pribadi.
Menurut Basri, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab inti persoalan yang disampaikan Dino.
“Substansi kritik Dino bukan semata-mata soal siapa yang membayar biaya perjalanan. Yang menjadi pokok persoalan adalah efektivitas diplomasi dan sejauh mana frekuensi kunjungan luar negeri menghasilkan manfaat konkret bagi kepentingan nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat berhak mengetahui capaian yang diperoleh dari setiap agenda diplomasi luar negeri yang dilakukan pemerintah, baik dalam bentuk investasi, kerja sama strategis, peningkatan perdagangan, maupun keuntungan geopolitik lainnya.
Ahmad Basri menegaskan bahwa perbedaan pandangan antara Dino Patti Djalal dan pihak Istana seharusnya menjadi bagian dari diskursus demokrasi yang sehat.
“Pendapat dari seorang mantan diplomat senior semestinya dihargai sebagai pandangan profesional yang lahir dari pengalaman panjang. Jika ada perbedaan pendapat, bantahlah dengan data dan argumentasi yang kuat, bukan dengan respons yang terkesan emosional,” katanya.
Menurutnya, ruang demokrasi yang sehat justru membutuhkan kritik dan masukan dari berbagai pihak, terutama mereka yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya.
“Kritik merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan publik tetap berada di jalur kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa,” pungkasnya.
