Panggung depan politik tampak indah dan memesona. Publik memuji. Pendukung bersorai. Prabowo serius kembali ke ekonomi konstitusi, Pasal 33 UUD 1945?
Sebagai pejuang ekonomi konstitusi, niat dan retorika Prabowo ini patut diapresiasi bila benar-benar ingin kembali ke Pasal 33 UUD 1945.
Antara niat, ucapan dan pidato yang berapi-api belum cukup bila tidak diikuti dengan political action. Tanpa ada agenda tersembunyi yang membuat kita skeptis dengan niat mulia Prabowo tersebut.
Kita akui akhir-akhir ini langkah Prabowo menimbulkan pro kontra. Bagi yang pro. Inilah saatnya pemberantasan mafia CPO, batu bara dan ferroalloy. Mereka tepuk tangan. Mengacungi jempol untuk Prabowo.
Sedangkan bagi yang kontra. Ada kecurigaan terhadap rencana Prabowo mengambil alih ekspor batu bara, CPO dan ferroalloy melalui satu pintu. Melalui BUMN dibawah Danantara.
Mereka curiga sentralisasi ekspor batu bara, CPO dan ferroalloy melalui Badan Khusus Ekspor dengan nama PT Danantara Sumberdaya Indonesia sarat dengan kepentingan politik dan bisnis.
Dibelakang layar. Banyak yang curiga. Benarkah murni Pasal 33 UUD 1945 menjadi alasan? Atau hanya sekadar justifikasi. Jangan-jangan hanya ganti pemain. Ingat! Isu raja minyak Riza Chalid. Kabarnya ada orang dekat Istana yang ingin ikut bermain di bisnisnya Riza Chalid.
Beredar juga isu kalau Riza Chalid jadi mesin ATM penguasa terdahulu. Ujung-ujungnya yang diperebutkan logistik. Bukan murni pemberantasan mafia minyak. Ada rupiah dibalik isu kembali Pasal 33 UUD 1945.
Bukan hanya Riza Chalid kecewa yang berujung dikasuskan. Kini, dengan pendirian Badan Khusus Ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang diawaki oleh orang asing bakal bertambah pengusaha yang kecewa. Sebelumnya, Garuda Indonesia menunjuk 2 orang asing jadi direktur.
Pengusaha batu bara, CPO dan ferroalloy menambah daftar pengusaha yang kecewa. Mereka mengikuti jejak Riza Chalid. Kabarnya, pengusaha-pengusaha ini saat Pilpres 2024, penyokong utama logistik Prabowo-Gibran.
Mereka protes. Bisnis ekspor yang menjanjikan itu diambil alih pemerintah. Dalihnya tentu saja Pasal 33 UUD 1945. Nilai bisnis triliunan rupiah itu dicurigai sekadar ganti pemain dan persiapan logistik 2029.
Kekecewaan itu bertambah akut. Pemerintah menunjuk orang asing jadi direktur utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Memang tidak ada lagi putra terbaik bangsa yang kompeten untuk memimpin perusahaan negara hingga mengambil orang asing?
Sikap pemerintah yang konon pro rakyat menjadi paradoks. Satu sisi, niat baik pemerintah memberantas praktik perdagangan ilegal seperti under invoicing, transfer pricing, dan mencegah pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Sisi lain yang dinilai paradoks, ditengarai sarat dengan kepentingan politik dan bisnis. Sekadar ganti pemain. Ada uang triliunan rupiah dibalik bisnis ekspor batu bara, CPO, dan ferroalloy.
Dengan banyaknya pendukung Prabowo-Gibran yang kecewa. Pengusaha batu bara, CPO dan ferroalloy kabarnya sedang menjerit. Tidak menutup kemungkinan bakal menambah runyam ekonomi yang sedang karut marut.
Prabowo-Gibran menambah ‘musuh’ baru. Dulu mereka berjasa mendukung Prabowo-Gibran. Setelah menang, mereka ditinggalkan. Bisnis mereka ‘dihabisi’ dengan dalih yang menyakitkan. Pemberantasan praktik perdagangan ilegal.
Bandung, 7 Dzulhijjah 1447/24 Mei 2026
Tarmidzi Yusuf, Kolumnis
