Ini Daftar Lengkap 13 Komisi di DPR RI Beserta Anggota dan Tugasnya

Dalam Rapat Paripurna Kelima DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Ketua DPR Puan Maharani resmi mengesahkan 13 komisi di DPR periode 2024-2029.

Dua komisi baru yang diresmikan oleh Puan Maharani merupakan Komisi XII yang membidangi ESDM, Lingkungan Hidup & Investasi dan Komisi XIII yang membidangi Reformasi Regulasi & HAM.

Dengan jumlah anggota DPR RI periode 2024-2029 sebanyak 580 orang, masing-masing komisi beranggotakan mulai dari 44 hingga 45 anggota.

Daftar Komisi di DPR dan Bidang Kerjanya

Melansir dari laman resmi DPR, berikut adalah daftar lengkap komisi, struktur pimpinan, serta bidang kerja di setiap komisi:

1. Komisi I – Pertahanan, Luar Negeri, Informatika

• Ketua: Drs. Utut Adianto (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
• Wakil Ketua: Dave Akbarshah Fikarno, ME  (Partai Golongan Karya), G. Budisatrio Djiwandono, B.A. (Partai Gerakan Indonesia Raya), H. Anton Sukartono Suratto, M.Si. (Partai Demokrat ), Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si. (Partai Keadilan Sejahtera)
• Jumlah anggota: 45 anggota

Melakukan pengawasan dan penelitian terhadap kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan Indonesia. Komisi I juga bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas perjanjian internasional yang diteken oleh pemerintah Indonesia.

Mitra Kerja:

• Kementerian Luar Negeri;
• Kementerian Pertahanan;
• Kementerian Komunikasi dan Digital;
• Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU;
• Badan Intelijen Negara (BIN);
• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
• Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
• Badan Keamanan Laut (Bakamla);
• Dewan Pers;
• Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
• Komisi Informasi Pusat (KIP);
• Lembaga Sensor Film (LSF)

2. Komisi II – Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, Pemberdayaan Aparatur

• Ketua: Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H. (Partai NasDem)
• Wakil Ketua: Aria Bima, S.Sos., M.I.Kom. (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Dr. H. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol. (Partai Demokrat), Bahtra Banong (Partai Gerakan Indonesia Raya) M.Si
• Jumlah anggota: 44 anggota.

Mengawasi dan meneliti kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan pelayanan publik, sekaligus menetapkan anggaran untuk lembaga-lembaga pemerintahan terkait.

Mitra Kerja:

• Kementerian Dalam Negeri;
• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
• Komisi Pemilihan Umum (KPU);
• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
• Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
• Ombudsman Republik Indonesia (ORI);
• Badan Kepegawaian Negara (BKN);
• Lembaga Administrasi Negara (LAN RI);
• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
• Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN);
• Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

3. Komisi III – Penegakan Hukum

• Ketua: Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (Partai Gerakan Indonesia Raya)
• Wakil Ketua: Dede Indra Permana Soediro, S.H. (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T. (Partai Golongan Karya), Moh. Rano Alfath, S.H., M.H. (Partai Kebangkitan Bangsa), Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. (Partai NasDem)
• Jumlah anggota: 45 anggota.

Mengawasi dan meneliti kebijakan pemerintah di bidang hukum, HAM, dan keamanan. Komisi III juga membahas serta menetapkan Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan bidang hukum dan keamanan.

Mitra Kerja:

• Kejaksaan Agung;
• Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
• Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung;
• Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
• Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
• Badan Narkotika Nasional (BNN)

4. Komisi IV – Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

• Ketua: Siti Hediati Soeharto (Partai Gerakan Indonesia Raya)
• Wakil Ketua: Alex Indra Lukman (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Panggah Susanto (Partai Golongan Karya), Ahmad Yohan (Partai Amanat Nasional), Abdul Kharis Almasyhari (Partai Keadilan Sejahtera)
• Jumlah anggota: 45 anggota

Mengawasi kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, sekaligus menetapkan undang-undang di sektor ekonomi, termasuk yang seputar pajak, investasi, hingga perbankan.

Mitra Kerja:

• Kementerian Pertanian;
• Kementerian Kehutanan;
• Kementerian Kelautan dan Perikanan;
• Badan Urusan Logistik (Bulog);
• Badan Pangan Nasional (Bapanas);
• Badan Karantina Indonesia (Barantin)

5. Komisi V – Infrastruktur & Perhubungan

• Ketua: Lasarus (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
• Wakil Ketua: Ridwan Bae (Partai Golongan Karya), Andi Iwan Darmawan Aras (Partai Gerakan Indonesia), Raya Syaiful Huda (Partai Kebangkitan Bangsa), Roberth Rouw (Partai NasDem)
• Jumlah anggota: 45 anggota

Komisi V bertanggung jawab dalam pengawasan dan penelitian pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan. Tidak hanya itu, Komisi V juga bertanggung jawab dalam menetapkan UU yang membangun pembangunan nasional.

Mitra Kerja:

• Kementerian Pekerjaan Umum;
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
• Kementerian Perhubungan;
• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
• Kementerian Transmigrasi;
• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
• Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

6. Komisi VI – Perdagangan, Kawasan Perdagangan, Pengawasan Persaingan Usaha, & BUMN

• Ketua: Anggia Ermarini (Partai Kebangkitan Bangsa)
• Wakil Ketua: Nurdin Halid (Partai Golongan Karya), Adisatrya Suryo Sulisto (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Eko Hendro Purnomo (Partai Amanat Nasional), Andre Rosiade (Partai Gerakan Indonesia Raya)
• Jumlah anggota: 45 anggota

Bertanggung jawab dalam hal mengawasi dan penelitian terhadap kebijakan pemerintah pada sektor perdagangan, industri, investasi, koperasi, dan UKM. Komisi VI juga bertanggung jawab dalam hal pengesahan UU yang berkaitan dengan bidang perdagangan, industri, serta investasi.

Mitra Kerja:

• Kementerian Perdagangan;
• Kementerian Koperasi;
• Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN);
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam);
• Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN);
• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS);
• Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam kaitannya dengan Pengelolaan Holding Operasional BUMN;
• Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN)

7. Komisi VII – Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, * Sarana Publikasi

• Ketua: Saleh Partaonan Daulay (Partai Amanat Nasional)
• Wakil Ketua: Lamhot Sinaga (Partai Golongan Karya), Evita Nursanty  (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Chusnunia Chalim (Partai Kebangkitan Bangsa), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Partai Gerakan Indonesia Raya)
• Jumlah anggota: 44 anggota.

Bertugas mengawasi dan membahas kebijakan pemerintah dalam bidang energi, sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup.

Komisi VII juga mengevaluasi performa operasional perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tersebut serta menetapkan anggaran untuk sektor-sektor yang berada di bawah ruang lingkupnya.

Mitra Kerja:

• Kementerian Perindustrian;
• Kementerian Pariwisata;
• Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
• Kementerian UMKM;
• Badan Standardisasi Nasional (BSN);
• Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
• Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI);
• Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

8. Komisi VIII – Agama, Sosial & Perempuan dan Anak

• Ketua: H. Marwan Dasopang, M.Si (PKB)
• Wakil Ketua: H. Abidin Pikri, S.H., M.H (PDIP), H. Singgih Januratmoko, S.KH., M.M  (Golkar), Abdul Wachid (Gerindra), H. Anshory Siregar (PKS)
• Jumlah anggota: 44 anggota.

Bertanggung jawab penuh atas pengawasan dan pembahasan kebijakan pemerintah di sektor agama dan sosial, serta menetapkan porsi anggaran untuk sektor-sektor terkait.

Mitra Kerja:

• Kementerian Agama;
• Kementerian Sosial;
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
• Kementerian Haji dan Umrah;
• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
• Badan Amil Zakat Nasional (Baznas);
• Badan Wakaf Indonesia (BWI);
• Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH);
• Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

9. Komisi IX – Kesehatan, Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial

• Ketua: Felly Estelita Runtuwene (Partai NasDem)
• Wakil Ketua: M. Yahya Zaini (Partai Golongan Karya), Charles Honoris (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Nihayatul Wafiroh (Partai Kebangkitan Bangsa), Putih Sari (Partai Gerakan Indonesia Raya)
• Jumlah anggota: 45 anggota.

Mengawasi sekaligus membahas kebijakan yang diambil pemerintah dalam bidang kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi. Komisi IX juga menetapkan anggaran belanja untuk sektor tersebut serta melakukan evaluasi berkala terhadap program kerja yang sudah berjalan.

Mitra Kerja:

• Kementerian Kesehatan;
• Kementerian Ketenagakerjaan;
• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN;
• Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI;
• Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
• Badan Gizi Nasional (BGN);
• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan);
• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

10. Komisi X – Pendidikan, Olahraga, Sains & Teknologi

• Ketua: Hetifah Sjaifudian (Partai Golongan Karya)
• Wakil Ketua: Maria Yohana Esti Wijayati (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Lalu Hadrian Irfani (Partai Kebangkitan Bangsa), Himmatul Aliyah (Partai Gerakan Indonesia Raya), Mahfudz Abdurrahman (Partai Keadilan Sejahtera)
• Jumlah anggota: 45 anggota.

Bertanggung jawab dalam hal pengawasan setiap jalannya kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan, olahraga, maupun kepariwisataan, serta menetapkan keputusan anggaran belanja untuk sektor-sektor yang menopang.

Mitra Kerja:

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
• Kementerian Kebudayaan;
• Kementerian Pemuda dan Olahraga;
• Perpustakaan Nasional (Perpusnas);
• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
• Badan Pusat Statistik (BPS)

11. Komisi XI – Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, & Sektor Jasa Keuangan

• Ketua: Muhammad Misbakhun (Partai Golongan Karya)
• Wakil Ketua: Dolfie Othniel Frederic Palit (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Hanif Dhakiri (Partai Kebangkitan Bangsa), Mohamad Hekal (Partai Gerakan Indonesia Raya), Fauzi H. Amro (Partai NasDem)
• Jumlah anggota: 45 anggota.

Bermitra dengan pemerintah untuk mengesahkan alokasi anggaran pada sektor-sektor keuangan dan moneter, serta melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap jalannya program-program kerja yang telah terealisasi.

Mitra Kerja:

• Kementerian Keuangan;
• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
• Bank Indonesia (BI);
• Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
• Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
• Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI);
• BUMN (PMN dan Privatisasi);
• Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Pengelolaan Holding Investasi termasuk penugasan negara untuk memastikan kelancaran distribusi barang/jasa bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga/ekonomi

12. Komisi XII – ESDM, Lingkungan Hidup & Investasi

• Ketua: Bambang Patijaya (Partai Golongan Karya)
• Wakil Ketua: Dony Maryadi Oekon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Bambang Haryadi (Partai Gerakan Indonesia Raya), Sugeng Suparwoto (Partai NasDem), Putri Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional)
• Jumlah anggota: 44 anggota.

Mengelola fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran pada ruang lingkup kebijakan energi, tata lingkungan, dan hilirisasi investasi.

Mitra Kerja:

• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan;
• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
• Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas);
• Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
• Dewan Energi Nasional (DEN);
• Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
• Badan Informasi Geospasial (BIG)

13. Komisi XIII – Reformasi Regulasi & HAM

• Ketua: Willy Aditya (Partai NasDem)
• Wakil Ketua: Andreas Hugo Pareira (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Dewi Asmara (Partai Golongan Karya), Sugiat Santoso (Partai Gerakan Indonesia Raya), Rinto Subekti (Partai Demokrat)
• Jumlah anggota: 44 anggota.

Memegang tanggung jawab pengawasan dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan penataan hukum/regulasi nasional serta penegakan hak asasi manusia.

Mitra Kerja:

• Kementerian Hukum;
• Kementerian HAM;
• Kementerian Sekretariat Negara;
• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
• Komnas HAM;
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
• Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);
• Sekretariat Jenderal DPD RI;
• Sekretariat Jenderal MPR RI;
• Kantor Staf Presiden (KSP);(Sumber)