Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku telah melihat Indonesia bergerak ke arah yang salah sejak dekade 1990-an memunculkan berbagai tafsir politik, ekonomi, dan geopolitik. Bagi sebagian kalangan, pernyataan tersebut bukan sekadar penjelasan mengapa dirinya berkali-kali maju dalam pemilihan presiden, melainkan refleksi dari kegelisahan strategis terhadap perjalanan bangsa selama lebih dari tiga dekade.
Dalam pembukaan Munas HIPMI XVIII di Bandar Lampung, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya menjadi presiden sejak 2004 dan mengalami empat kali kekalahan sebelum akhirnya memenangkan Pilpres 2024.
Menurut pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, pernyataan Prabowo perlu dibaca lebih dalam daripada sekadar ambisi politik pribadi.
“Ketika Prabowo mengatakan Indonesia salah arah sejak 1990-an, itu bukan hanya pernyataan politik. Itu adalah pandangan strategis yang lahir dari pengalaman panjangnya di lingkungan militer, keamanan, dan pengamatan terhadap perubahan geopolitik dunia,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).
Menurut Amir, istilah “salah arah” yang diungkap Presiden Prabowo dalam perspektif intelijen tidak selalu berarti kegagalan total pembangunan nasional. Istilah tersebut bisa merujuk pada melemahnya kemampuan negara dalam menjaga kemandirian ekonomi, kedaulatan sumber daya alam, dan ketahanan nasional.
Dalam kajian intelijen strategis, terdapat beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur arah sebuah negara, antara lain: Kemandirian pangan, kemandirian energi, penguasaan teknologi strategis, ketahanan industri nasional, kemampuan pertahanan negara, dan pengendalian terhadap sumber daya alam.
Amir menilai sejak era globalisasi pada 1990-an, banyak negara berkembang menghadapi tekanan besar dari arus liberalisasi ekonomi internasional.
“Globalisasi memang membawa pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga membuat banyak negara kehilangan sebagian kontrol terhadap sektor-sektor strategisnya. Ini yang mungkin dimaksud Prabowo sebagai arah yang perlu dikoreksi,” katanya.
Dalam analisis geopolitik, krisis moneter Asia tahun 1997-1998 menjadi salah satu peristiwa paling menentukan bagi Indonesia.
Peristiwa yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi tersebut tidak hanya mengguncang ekonomi, tetapi juga mengubah struktur politik, sosial, dan keamanan nasional.
Menurut Amir, banyak kalangan nasionalis memandang periode pasca-1998 sebagai fase ketika Indonesia mulai semakin bergantung pada mekanisme pasar global.
“Krisis 1998 meninggalkan trauma strategis. Dari sudut pandang sebagian elite nasionalis, Indonesia menjadi lebih rentan terhadap pengaruh eksternal, baik melalui pasar keuangan, perdagangan internasional, maupun penguasaan teknologi,” ujarnya.
Karena itu, kata Amir, tidak mengherankan apabila Prabowo selama bertahun-tahun mengangkat isu swasembada pangan, hilirisasi industri, penguatan pertahanan, dan kemandirian energi.
Amir menjelaskan bahwa pernyataan Prabowo juga harus dilihat dalam konteks perubahan geopolitik global yang saat ini sedang berlangsung.
Dominasi tunggal negara-negara Barat yang muncul setelah berakhirnya Perang Dingin mulai mengalami tantangan dari kekuatan-kekuatan baru seperti China, India, serta kelompok ekonomi seperti BRICS.
“Dunia saat ini memasuki era multipolar. Negara-negara yang tidak memiliki fondasi ekonomi dan industri yang kuat akan sulit bersaing. Karena itu isu kemandirian nasional menjadi sangat relevan,” katanya.
Ia menilai Prabowo memahami bahwa kompetisi masa depan tidak lagi hanya terjadi di bidang militer, melainkan juga dalam penguasaan teknologi, kecerdasan buatan, mineral kritis, energi, dan rantai pasok global.
Salah satu kebijakan yang sering dikaitkan dengan upaya memperbaiki arah pembangunan nasional adalah hilirisasi sumber daya alam.
Menurut Amir, hilirisasi merupakan instrumen geopolitik modern yang memungkinkan negara memperoleh nilai tambah lebih besar dari kekayaan alamnya.
“Negara yang hanya mengekspor bahan mentah akan selalu berada pada posisi lemah dalam rantai ekonomi global. Sebaliknya, negara yang mampu mengolah dan memproduksi barang jadi akan memiliki posisi tawar lebih tinggi,” katanya.
Dalam konteks tersebut, kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai sejalan dengan pandangan bahwa Indonesia harus keluar dari pola lama sebagai pemasok bahan baku dunia.
Amir juga menyoroti latar belakang Prabowo sebagai mantan perwira militer yang membuat perspektifnya berbeda dibandingkan banyak politisi sipil.
Menurutnya, dalam doktrin pertahanan modern, kekuatan militer tidak dapat dipisahkan dari kekuatan ekonomi.
“Negara yang ekonominya lemah tidak akan mampu membangun pertahanan yang kuat. Sebaliknya, pertahanan yang lemah akan membuat ekonomi rentan terhadap tekanan eksternal. Keduanya saling terkait,” ujarnya.
Karena itu, program modernisasi alat utama sistem persenjataan, penguatan industri pertahanan, dan peningkatan ketahanan pangan dapat dipandang sebagai bagian dari satu kerangka besar keamanan nasional.
Dalam perspektif intelijen politik, Amir menilai kegigihan Prabowo untuk terus maju dalam pemilihan presiden menunjukkan adanya keyakinan ideologis yang kuat terhadap agenda yang ingin diperjuangkannya.
“Kalau sekadar mencari jabatan, biasanya seseorang berhenti setelah mengalami beberapa kali kekalahan. Tetapi ketika seseorang terus maju selama dua dekade, itu menunjukkan adanya misi yang diyakini belum selesai,” katanya.
Meski demikian, Amir mengingatkan bahwa pernyataan mengenai Indonesia yang “salah arah” tentu akan memunculkan perdebatan karena setiap kelompok memiliki ukuran keberhasilan yang berbeda.
Sebagian pihak menilai Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam demokrasi, pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan stabilitas ekonomi sejak era reformasi. Namun di sisi lain, terdapat kelompok yang melihat masih banyak pekerjaan rumah terkait kemandirian ekonomi, ketimpangan sosial, serta daya saing industri nasional.
Menurut Amir Hamzah, tantangan terbesar saat ini bukan lagi menjelaskan mengapa Prabowo ingin menjadi presiden, melainkan membuktikan bahwa arah yang dianggap keliru tersebut benar-benar dapat diperbaiki melalui kebijakan konkret.
“Narasi koreksi arah bangsa harus diterjemahkan menjadi hasil yang dirasakan rakyat. Mulai dari pangan yang terjangkau, lapangan kerja yang luas, industri yang tumbuh, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sejarah akan menilai keberhasilan Prabowo bukan dari berapa kali ia maju dalam Pilpres, melainkan dari kemampuannya menjawab tantangan geopolitik abad ke-21 dan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih mandiri, berdaulat, serta memiliki posisi tawar kuat di tengah persaingan global yang semakin kompleks.
“Bagi seorang negarawan, tujuan akhirnya bukan memenangkan pemilu. Tujuan akhirnya adalah memastikan bangsa tetap berdiri kuat di tengah perubahan dunia. Itu yang sedang diuji pada pemerintahan Prabowo hari ini,” pungkas Amir Hamzah.
