Pernyataan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan keterbukaannya terhadap kritik mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Dalam wawancara yang dimuat Majalah The Economist, Prabowo menegaskan bahwa dirinya menyambut kritik, menelaah setiap masukan secara saksama, serta menimbangnya berdasarkan fakta dan realitas yang dihadapi masyarakat.
Pernyataan tersebut dinilai bukan sekadar respons politik biasa, melainkan pesan strategis yang memiliki makna penting dalam konteks demokrasi, stabilitas nasional, dan posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai sikap Presiden Prabowo menunjukkan karakter kepemimpinan yang percaya diri dan memiliki legitimasi politik yang kuat.
“Pemimpin yang merasa memiliki dukungan rakyat dan percaya pada legitimasi demokrasi tidak akan alergi terhadap kritik. Justru kritik menjadi instrumen untuk melakukan koreksi arah kebijakan dan memastikan pemerintah tetap berada pada jalur yang sesuai dengan kepentingan rakyat,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Ahad (14/6/2026).
Menurut Amir, dalam perspektif intelijen strategis, kemampuan seorang pemimpin menerima kritik merupakan salah satu indikator kesehatan sistem pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa negara-negara yang gagal mengelola kritik biasanya terjebak dalam fenomena “echo chamber”, yakni kondisi ketika pengambil keputusan hanya menerima informasi yang menyenangkan dan menolak fakta-fakta yang bertentangan dengan narasi kekuasaan.
“Bahaya terbesar sebuah pemerintahan bukan kritik, tetapi hilangnya kritik. Ketika tidak ada kritik, maka pengambil keputusan kehilangan alat deteksi dini terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan. Dalam dunia intelijen, kritik yang berbasis data justru menjadi sumber informasi yang sangat berharga,” ujarnya.
Amir menilai pernyataan Prabowo juga memiliki dimensi geopolitik yang kuat. Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian dunia karena memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan berpotensi menjadi kekuatan baru di kawasan Indo-Pasifik.
Menurutnya, pernyataan bahwa Indonesia akan tetap menjadi negara demokrasi merupakan pesan yang sengaja ditujukan kepada komunitas internasional, investor global, lembaga keuangan internasional, serta negara-negara mitra strategis Indonesia.
“Dalam geopolitik modern, stabilitas politik dan kepastian arah demokrasi menjadi faktor penting dalam menentukan kepercayaan investor. Ketika Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjadi demokrasi, itu merupakan sinyal yang menenangkan bagi pasar dan dunia internasional,” jelas Amir.
Ia mengatakan berbagai transformasi besar yang sedang dijalankan pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hilirisasi industri, hingga penguatan investasi nasional melalui Danantara, membutuhkan dukungan kepercayaan jangka panjang dari pelaku ekonomi global.
Karena itu, menurut Amir, pemerintah perlu menunjukkan bahwa percepatan pembangunan tidak dilakukan dengan mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.
“Yang ingin disampaikan Presiden adalah bahwa demokrasi dan pembangunan ekonomi tidak harus dipertentangkan. Indonesia berusaha membangun model yang menggabungkan stabilitas politik dengan legitimasi demokrasi,” katanya.
Amir juga menyoroti pernyataan Prabowo mengenai pentingnya demokrasi yang sesuai dengan karakter budaya Indonesia.
Menurutnya, Indonesia memiliki tradisi politik yang berbeda dengan negara-negara Barat. Budaya musyawarah, gotong royong, dan pencarian konsensus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan nasional.
“Presiden Prabowo sedang menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak identik dengan konflik tanpa akhir. Demokrasi Indonesia memiliki fondasi budaya yang menempatkan kerja sama sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional,” ujar Amir.
Ia menilai pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap praktik demokrasi yang hanya menonjolkan polarisasi politik dan pertentangan elite tanpa menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat.
Dalam perspektif geopolitik, kata Amir, negara-negara berkembang membutuhkan stabilitas yang lebih tinggi dibanding negara-negara maju karena masih menghadapi tantangan pembangunan yang besar.
“Indonesia sedang berkompetisi dengan negara-negara lain dalam menarik investasi, membangun industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu stabilitas menjadi kebutuhan strategis,” katanya.
Amir menilai pernyataan Prabowo mengenai target pertumbuhan ekonomi 8 persen menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencoba keluar dari pola pertumbuhan ekonomi konvensional yang selama bertahun-tahun berada di kisaran 5 persen.
Menurutnya, target tersebut memang ambisius, tetapi diperlukan jika Indonesia ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
“Dalam analisis geopolitik ekonomi, negara yang gagal meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya akan kesulitan bersaing pada era persaingan global saat ini. Karena itu Presiden Prabowo menegaskan bahwa mempertahankan status quo sama dengan stagnasi,” jelas Amir.
Ia mengatakan keberhasilan target tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas politik, mempercepat investasi, meningkatkan produktivitas industri nasional, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia.
Lebih lanjut Amir menilai bagian paling penting dari pernyataan Presiden Prabowo adalah komitmen untuk menjawab kritik melalui hasil yang nyata.
Menurutnya, masyarakat saat ini tidak hanya membutuhkan narasi politik, tetapi juga indikator keberhasilan yang dapat diukur secara objektif.
“Presiden menyampaikan bahwa kritik akan dijawab dengan hasil. Ini merupakan pendekatan yang tepat karena legitimasi pemerintahan pada akhirnya tidak ditentukan oleh retorika, tetapi oleh keberhasilan kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Amir menambahkan bahwa dalam era digital saat ini, pemerintah tidak bisa mengandalkan pengelolaan citra semata.
Masyarakat memiliki akses luas terhadap informasi dan dapat menilai secara langsung apakah program-program pemerintah benar-benar memberikan manfaat atau tidak.
“Jika program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan pembangunan sumber daya manusia berhasil dijalankan secara efektif, maka kritik akan terjawab dengan sendirinya melalui fakta di lapangan,” pungkas Amir Hamzah.
